Faktakalbar.id, KALBAR – Gelombang ketegangan antara aparat kepolisian dan penambang emas tanpa izin (PETI) dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat memperlihatkan persoalan klasik yang belum terselesaikan: keinginan bekerja secara legal yang berhadapan dengan rumitnya realisasi izin pertambangan rakyat (IPR).
Kericuhan pertama terjadi di Kabupaten Bengkayang. Upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam operasi penertiban PETI pada Senin, (25/8/2025), di Jalan Sekayok berujung ricuh. Tim dari Polres Bengkayang dikepung massa penambang emas. Tidak ada penambang yang akhirnya diamankan dalam operasi tersebut.
Baca Juga: Putus Rantai PETI Tapsel-Madina: Polisi Sita 12 Ekskavator dan Alat Komunikasi Starlink
Situasi serupa terulang di Kabupaten Sintang. Pada Sabtu, (28/2/2025), ratusan penambang mendatangi Markas Polres Sintang menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap. Massa bertahan hingga selepas Magrib dan menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum rekan mereka dilepaskan. Aparat akhirnya membebaskan para penambang.
Di Kabupaten Sambas, Minggu, (1/3/ 2025), puluhan warga dari Sambas dan Bengkayang mendatangi Mapolres Sambas untuk meminta empat penambang yang diamankan dibebaskan. Mereka menyebut aktivitas menambang semata untuk mencari nafkah. Permintaan itu juga berujung pembebasan.
“Kami Lebih Mau Kerja Legal,” ujarnya.
Fadil (bukan nama sebenarnya), seorang penambang rakyat yang ditemui Fakta Kalbar, mengatakan konflik berulang ini terjadi karena pemerintah tak kunjung menghadirkan solusi legal yang nyata.
“Kami hanya cari makan, Kami ini lebih mau kerja legal. Siapa juga yang mau tiap hari dikejar-kejar, berhadapan dengan hukum?” kata Fadil, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut dia, janji pemerintah tentang pertambangan rakyat legal sudah lama digaungkan, tetapi implementasinya tak kunjung jelas di lapangan.
“Dari dulu dibilang akan ada izin pertambangan rakyat. Tapi sampai sekarang susah sekali. Sementara cari kerja di negeri ini tidak mudah,” ujarnya.
Fadil menuding kondisi tersebut justru membuka ruang bagi para cukong dan oknum untuk bermain.
“Kalau dibiarkan begini terus, yang untung cukong-cukong besar. Oknum-oknum juga bisa terus dapat upeti dari hasil ilegal. Rakyat kecil yang selalu dikorbankan,” katanya.
Ia juga mengungkap dugaan praktik percaloan izin. Di beberapa kabupaten, termasuk Sintang, kata dia, ada oknum yang mengaku bisa mengurus IPR dan meminta sejumlah uang dari para penambang.
“Ada yang sudah setor uang untuk pengurusan izin pertambangan rakyat. Katanya bisa dibantu. Tapi sampai sekarang izinnya tidak pernah ada. Kami ini seperti dipermainkan,” ujar Fadil.
Payung Hukum Sudah Ada
Secara regulasi, dasar hukum pertambangan rakyat sebenarnya telah tersedia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Terbaru, Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 mengatur pedoman penyelenggaraan IPR.
Di Kalimantan Barat, pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/MB.01/MEM.B/2022 telah menetapkan 199 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 11.848 hektare. Rinciannya, 77 WPR berada di Kabupaten Ketapang dan 122 WPR di Kabupaten Kapuas Hulu.
