Indah menuding bahwa proyek MBG lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, bukan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dijanjikan.
“Berbicara stunting bukan bicara tentang bagaimana apa yang kamu makan hari ini, stunting kita bicarakan kesehatan ibu, kemiskinan. Lagi-lagi MBG target untuk UMKM diperlakukan untuk UMKM atau tidak? Tidak, Pak! Siapa yang banyak ambil borongan MBG ini? Kita tau anggota legislatif, kita bukan tidak tau siapa yang punya dapur MBG, ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi militer,” bebernya kritis.
Aksi ini juga menyoroti ironi biaya pendidikan. Meski berstatus sekolah negeri dan mendapat makan gratis, beban ekonomi masyarakat miskin tetap tinggi karena mahalnya biaya seragam dan buku tulis.
“Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti bisa jadi pemimpin negara tidak mungkin bunuh diri. Ini rezim kejam sekali, kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, bohong! Yang sekolah itu orang yang mampu aja Pak, cuma 3 persen anak yang bisa menempuh bangku kuliah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, turut angkat bicara.
Ia menyebut, di Kabupaten Ketapang sempat terjadi kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan konsumsi paket MBG. Selain itu, di beberapa lokasi lain, orang tua siswa mengeluhkan isi paket makanan yang dinilai tidak layak.
“Di Ketapang sempat ada yang keracunan. Di beberapa tempat, orang tua siswa juga mengeluhkan isi paket MBG seperti tidak layak konsumsi. Sekarang bulan Ramadan pun seolah dipaksakan tetap harus ada MBG, lalu bagaimana kualitas gizinya?” ujar Rifal.
Ia juga menilai perlu ada pengawasan ketat terhadap pengelolaan dapur-dapur penyedia MBG.
Baca Juga: SMAN 1 Rasau Jaya Tolak Menu MBG, Tak Penuhi Standar Gizi
Menurutnya, jangan sampai program yang menggunakan anggaran besar tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
“Jangan sampai ini terkesan seperti menimbun keuntungan untuk persiapan kampanye Pemilu 2029. Kita tahu banyak dapur itu dimiliki atau dikelola oleh politisi dari partai-partai tertentu. Ini yang harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
(Tim)
