Masalahnya, apa benar selesai?
Di satu sisi, ada fakta sosial yang pahit. Ribuan orang menggantungkan hidup pada tambang emas ilegal karena pilihan kerja formal nyaris tak tersedia. PETI bukan sekadar aktivitas melawan aturan. Ia sudah menjelma sistem ekonomi bayangan. Negara datang dengan pasal dan borgol, tetapi tidak membawa alternatif kerja konkret. Ketika hukum hanya hadir sebagai palu, sementara meja dan kursinya tidak pernah disiapkan, yang lahir adalah perlawanan.
Di sisi lain, wibawa hukum seperti balon yang mudah kempis saat ditekan massa. Tiga pekerja lapangan ditangkap cepat. Pertanyaan klasik muncul, bagaimana dengan para pemodal besar di belakang layar? Apakah mereka juga digiring dengan tempo secepat itu? Ataukah hukum memang lebih galak kepada yang menggali tanah dibanding yang menggali keuntungan?
Inilah ironi Sintang. Aparat merasa sudah menjalankan tugas. Pemerintah daerah merasa berhasil meredam gejolak. Massa merasa menang karena kawan mereka bebas. Akan tetapi, di balik tepuk tangan itu, ada sesuatu yang retak, konsistensi penegakan hukum dan kepercayaan publik.
Negara hukum semestinya berdiri di atas aturan yang konsisten, bukan di atas hitung-hitungan jumlah massa yang berkumpul di depan pagar. Jika setiap tekanan kolektif bisa membelokkan proses, hukum berubah menjadi negosiasi spontan, bukan pedoman tetap.
Tragedinya, semua pihak sebenarnya kalah. Pekerja tetap miskin dan terjebak dalam lingkaran ilegalitas. Polisi kehilangan wibawa. Pemerintah daerah terjebak menjadi mediator permanen konflik yang berulang. Publik menyaksikan satu pelajaran sunyi, aturan bisa lentur jika ditekan cukup keras.
Baca Juga: Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
