“Kami sangat kecewa KONI Kalbar mengeluarkan surat tersebut hanya kurang dari 8 jam menjelang pelaksanaan musorkab,” kata Robby.
Menurut Robby, kejanggalan juga terjadi pada proses pengiriman surat. Surat tersebut diantar sekitar pukul 23.00 WIB pada malam sebelum acara oleh seorang kurir bernama Tusiran, yang bukan pengurus KONI Kalbar, melainkan Ketua PBVSI Kubu Raya terpilih yang juga tim sukses salah satu bakal calon.
“Artinya KONI Kalbar sudah mengetahui dengan jelas. Dan tidak ada menyampaikan jika ada pelanggaran. Namun kenapa tiba-tiba keluar surat minta penundaan di tanggal 31 Januari malam. Anehnya lagi, surat tersebut diantar oleh kurir yang bukan pengurus KONI Kalbar sekitar jam 11 malam,” ungkapnya.
Dampak Penundaan pada Porprov
Robby menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan koordinasi dengan KONI Kalbar sejak tahun 2025, baik dengan kepengurusan lama maupun baru.
Ia menilai jika ada pelanggaran, seharusnya KONI Kalbar melakukan klarifikasi terlebih dahulu, bukan langsung meminta penundaan sepihak.
Penundaan ini dinilai sangat merugikan, terutama terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang rencananya digelar September 2026.
Baca Juga: KONI Pontianak Salurkan Dana Pembinaan untuk 42 Cabor, Perkuat Prestasi Atlet Jelang Porprov 2026
Terlebih, biaya pelaksanaan Musorkab ini menggunakan dana talangan pribadi Ketua KONI Kubu Raya karena dana hibah APBD 2026 belum cair.
“Tentu penundaan ini sangat berpengaruh besar karena waktu kita sangat sedikit untuk mempersiapkan Porprov. Pertengahan bulan ini sudah memasuki puasa, bulan depan lebaran. Makanya kami mempercepat musorkab agar kepengurusan KONI yang baru sudah bisa eksukusi 5 tahapan persiapan Porprov yang sudah disusun,” jelas Robby.
Meskipun merasa dirugikan dan telah bekerja maksimal sejak November 2025, pihak panitia mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi.
“Ya mau gimana lagi itu keputusan dari teman-teman. Kami pasrah saja lah dengan keputusan yang ada,” ucapnya.
(*Red)
