“Ini sangat krusial untuk memastikan pelayanan publik dan penegakan hukum selaras dengan visi besar yang dipimpin kepala negara. Jika komando ini berubah, dikhawatirkan akan terjadi birokrasi yang berbelit dalam pengambilan keputusan strategis terkait keamanan nasional,” jelas Arief.
Fokus Perbaiki Kualitas Personel
Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar, Srilinus Lino, menyoroti aspek sumber daya manusia.
Menurutnya, evaluasi seharusnya difokuskan pada pembenahan kualitas individu anggota, bukan mengubah struktur lembaga posisi Polri di bawah Presiden yang sudah berjalan efektif.
“Silakan perbaiki sistem jika sistem itu salah, jika perlu berikan sanksi tegas jika ada oknum yang mencoreng nama institusi,” tegas Srilinus.
Para tokoh di Kalimantan Barat ini sepakat bahwa menjaga keberlangsungan sistem komando Polri di bawah Presiden adalah langkah mutlak.
Baca Juga: GIC: Reformasi Polri Bukan Hanya Tugas Internal, Tapi Kepentingan Nasional yang Wajib Didukung
Hal ini diperlukan demi menjaga efektivitas pemerintahan dan menjamin perlindungan masyarakat secara menyeluruh tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
(*Red)
