“Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional, saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Saya klarifikasi dia tidak melakukan,” ungkap Sudewo membela diri.
KPK Temukan Bukti Aliran Dana
Meski Sudewo membantah keras, penyidik KPK memiliki temuan berbeda. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa Sudewo dan orang kepercayaannya berperan aktif dalam skema ini.
KPK menduga Sudewo memanfaatkan rencana pengisian 601 jabatan perangkat desa yang kosong untuk meminta uang.
Penyidik menemukan bukti bahwa ‘Tim 8’, yang berisi para kepala desa pendukung Sudewo, bergerak mengumpulkan setoran dari calon perangkat desa. Asep menyebut tim ini mematok tarif mulai dari Rp 125 juta dan bahkan menaikkannya hingga Rp 225 juta per orang di lapangan.
“Besaran tarif tersebut sudah di-mark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 juta sampai dengan Rp 150 juta,” jelas Asep.
Baca Juga: KPK OTT Wali Kota Madiun Maidi Terkait Korupsi
Hingga saat penangkapan, KPK mencatat para pelaku telah mengumpulkan uang tunai sekitar Rp 2,6 miliar.
Penyidik kini menahan Sudewo bersama tiga kepala desa lainnya untuk mendalami lebih lanjut siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut.
(*Sari)
