Ratusan Warga di Kecamatan Seluas Gelar Aksi Tolak Program Transmigrasi

Ratusan warga Dusun Nibung, Desa Sahan, saat menggelar aksi unjuk rasa menolak masuknya program transmigrasi yang dianggap mengancam tanah adat, Kamis (16/1).
Ratusan warga Dusun Nibung, Desa Sahan, saat menggelar aksi unjuk rasa menolak masuknya program transmigrasi yang dianggap mengancam tanah adat, Kamis (16/1). (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, BENGKAYANG – Ratusan warga di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (16/1/2026).

Aksi ini merupakan bentuk protes keras masyarakat terhadap program transmigrasi yang dinilai akan mengancam ruang hidup dan kedaulatan masyarakat lokal.

Baca Juga: Era Transmigrasi ‘Top-Down’ Berakhir, Nasib Penempatan ke Kalbar Kini di Tangan Pemprov

Massa aksi terlihat membawa senjata tajam tradisional dalam orasi tersebut. Hal ini dilakukan bukan untuk memicu kekerasan, melainkan sebagai simbol perlawanan dan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan penduduk asli.

Warga setempat menegaskan bahwa lokasi yang dibidik pemerintah untuk penempatan transmigran bukanlah tanah tak bertuan.

Area tersebut merupakan tanah adat dan lahan garapan yang telah dikelola secara turun-temurun selama puluhan tahun.

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menekankan bahwa mereka tidak anti terhadap pembangunan. Namun, mereka menolak keras kebijakan yang dijalankan secara sepihak tanpa melalui kajian sosial yang matang dan dialog partisipatif.

Aksi ini menjadi peringatan serius bagi pemangku kebijakan. Warga menilai, mengabaikan kondisi sosial, sejarah penguasaan tanah, dan kearifan lokal tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal dan vertikal yang berbahaya.

Baca Juga: Era Baru Transmigrasi: Menteri Iftitah Tegaskan Penempatan Wajib Atas Permintaan Pemda

Massa aksi juga menyoroti posisi negara dalam konflik agraria ini. Ketika masyarakat yang telah lama menjaga tanahnya tidak dilibatkan, kehadiran negara justru dirasakan sebagai ancaman, bukan pelindung.

Warga mendesak pemerintah untuk belajar dari berbagai konflik agraria yang pernah terjadi sebelumnya.

(*Red)