“Memenjarakan Laras yang mengekspresikan kritik kepada perilaku polisi, dan menjadikan hukum alat represi, bukanlah keadilan,” tegas Usman.
Putusan ini menegaskan ketimpangan neraca keadilan di Indonesia: kritik warga sipil terhadap institusi dihadapi dengan instrumen pidana, sementara kelalaian aparat yang merenggut nyawa diselesaikan lewat mekanisme internal disiplin semata.
Baca Juga: Soroti Pasal Penghinaan hingga Demo, Menteri Hukum Akui 3 Isu KUHP Baru Ini Masih Tuai Pro-Kontra
(Mira)
Baca Juga: Kasus Korupsi BP2TD Mempawah: PMII Kalbar Menggugat Kejati, Desak Kejelasan Status Hukum Gubernur Kalbar Di hadapan forum, ia merujuk pada rentetan data dari lembaga hak asasi manusia terkait kasus…
“Ini sangat krusial untuk memastikan pelayanan publik dan penegakan hukum selaras dengan visi besar yang dipimpin kepala negara. Jika komando ini berubah, dikhawatirkan akan terjadi birokrasi yang berbelit dalam pengambilan…
Alih-alih dikembalikan atau dimusnahkan seperti akun media sosialnya, iPhone 16 milik Laras justru diambil alih kepemilikannya oleh negara dengan alasan nilai materi yang tinggi. “Satu unit handphone merek Apple iPhone…
“Dia (Figha) tidak dikasih kesempatan untuk bawa pumping (alat pompa ASI). Dia dipisahkan langsung dari anaknya. Berhari-hari Figha demam di kantor polisi gara-gara payudaranya bengkak dan mengeras,” ungkap Kalis menggambarkan…
“KPRP telah mencatat berbagai masukan dan kesaksian dari berbagai pihak, yang nantinya menjadi bahan diskusi guna memperbaiki institusi Polri,” pungkasnya. (Ra)
Namun, kehadiran Perpol 10/2025 seolah mengangkangi putusan MK dan UU tersebut. Mahfud mengingatkan bahwa rujukan UU ASN memang memperbolehkan TNI/Polri masuk ke instansi sipil, namun dengan syarat ketat: harus sesuai…
