Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penindakan hukum tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa motif di balik transaksi haram ini adalah praktik klasik yang kerap terjadi: suap untuk memanipulasi kewajiban negara.
“Benar, beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak wajib pajak. Suap terkait pengurangan nilai pajak,” tegas Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan rincian mengenai jumlah pihak yang terjaring.
“Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang,” ujarnya.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga kuat sebagai alat bukti suap.
Keberadaan barang bukti ini semakin mempertegas indikasi adanya transaksi transaksional untuk merugikan pendapatan negara demi keuntungan pribadi segelintir oknum.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci identitas para pelaku maupun total uang yang disita.
Lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Kasus ini menambah daftar panjang rapor merah pengawasan internal di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
Modus pengurangan nilai pajak melalui suap merupakan pola korupsi konvensional yang seharusnya sudah bisa dideteksi oleh sistem pengawasan modern, namun nyatanya masih terus berulang dan mencederai kepercayaan publik.
Baca Juga: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji
(*Mira)
