-
Peningkatan Profesionalisme: Harus terjadi di semua lini, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga pelaksana di lapangan.
-
Penguatan Akuntabilitas: Melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif dan transparan.
-
Reorientasi Pelayanan Publik: Menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani dengan sepenuh hati, bukan objek yang diatur atau dikontrol.
-
Internalisasi Nilai Demokrasi: Penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap aspek tugas kepolisian.
Pengawasan Masyarakat Sipil
Transformasi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari tokoh nasional dan elemen masyarakat sipil. GIC memastikan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai jalurnya.
“Oleh karenanya, GIC bersama organisasi lain terus melakukan pengawasan dan advokasi untuk memastikan proses reformasi berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Febry.
Kendati demikian, GIC mengapresiasi langkah institusi Polri yang terus berbenah menjawab tantangan zaman. Febry meyakini seluruh lapisan masyarakat kini berdiri di belakang Polri untuk memperkuat demokrasi hukum.
“Dukungan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat melihat langsung upaya-upaya nyata yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
(*Red)
