Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi khusus kepada seluruh kepala daerah terkait strategi pengendalian harga menjelang Tahun Baru 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan agar jajaran pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara parsial dalam menangani isu ekonomi.
Baca Juga: Inflasi Terkendali 2,04 Persen, Gubernur Ria Norsan Sebut Kalbar Masuk Zona Hijau
Penekanan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dihadiri secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, beserta jajaran Satgas Pangan di Pontianak, Senin (29/12/2025).
Wamendagri menuntut adanya kolaborasi pengendalian inflasi yang solid antara pusat dan daerah.
“Kami menginstruksikan agar kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok menjadi prioritas utama yang harus dijalankan dengan respon cepat daerah secara terukur dan berbasis data,” tegas Akhmad Wiyagus.
Menurut Wamendagri, indikator kesuksesan pemerintah bukan hanya pada data statistik, melainkan pada apa yang dirasakan warga.
