Faktakalbar.id, NASIONAL – Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Partai berlambang kepala burung garuda ini menilai skema Pilkada lewat DPRD jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini.
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Respons Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan posisi partainya terkait wacana tersebut dalam keterangan persnya pada Senin (29/12/2025).
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono.
Efisiensi Anggaran Negara
Sugiono memaparkan bahwa dukungan terhadap Pilkada lewat DPRD didasari oleh pertimbangan efisiensi dari berbagai sisi.
Hal ini mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara dan ongkos politik.
Ia menyoroti lonjakan anggaran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sebagai perbandingan, Sugiono mencontohkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada 2015 yang mencapai hampir Rp7 triliun.
Angka tersebut melonjak tajam pada tahun 2024, di mana anggaran Pilkada menembus angka lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
Tekan Biaya Politik Tinggi
Selain masalah beban anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung.
Menurutnya, besarnya ongkos kampanye sering kali menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang ingin mengabdi namun terkendala modal.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelasnya.
Oleh karena itu, Gerindra menilai mekanisme pemilihan melalui parlemen daerah adalah solusi yang rasional.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Demokrasi dan Akuntabilitas
Terkait kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi, Sugiono berpendapat bahwa pemilihan oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi itu sendiri.
Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui Pemilu. Mekanisme ini justru dinilai dapat diawasi lebih ketat oleh masyarakat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tutur Sugiono.
Lebih lanjut, penerapan Pilkada lewat DPRD juga dianggap dapat mengurangi potensi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap terjadi akibat pemilihan langsung.
Kendati demikian, Sugiono menekankan bahwa rencana ini tetap harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar transparan.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya.
(*Red)
