-
Mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu mengusut tuntas kejadian, termasuk menyelidiki legalitas kepemilikan senjata api yang digunakan pihak keamanan PT ABS untuk menembak warga.
-
Meminta Polda Bengkulu menjamin perlindungan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan seluruh petani Pino Raya dari potensi intimidasi lanjutan.
-
Mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI melakukan pengawasan ketat terhadap proses hukum kasus ini hingga tuntas demi pemulihan hak korban.
-
Meminta lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan LPSK RI turun tangan melakukan investigasi mendalam serta memberikan perlindungan saksi dan korban.
-
Mendesak Kementerian ATR/BPN RI segera menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan dan mencabut izin perkebunan PT ABS yang dinilai bermasalah.
Kronologi Mencekam: Bermula dari Alat Berat
Egi membeberkan kronologi kejadian yang bermula pada Senin pagi. Konflik memanas ketika perusahaan menurunkan alat berat untuk merobohkan tanaman milik warga.
Tercatat, ini sudah kali ketiga petani mendapati pihak PT ABS menggunakan buldoser untuk menghancurkan lahan pertanian mereka.
Sekitar pukul 10.45 WIB, keributan pecah karena pihak perusahaan bersikeras melanjutkan aktivitas penggusuran. Puncaknya terjadi pada pukul 12.00 WIB saat situasi semakin tidak terkendali.
Salah seorang oknum keamanan PT ABS diduga melepaskan tembakan yang mengenai dada seorang petani bernama Buyung.
“Setelah kejadian tersebut, pihak keamanan tersebut berlari sambil secara membabi buta menembak ke arah belakang,” jelas Egi.
Tembakan membabi buta itu mengakibatkan empat petani lainnya turut menjadi korban. Mereka adalah Linsurman (luka tembak di dengkul), Edi Hermanto (luka tembak di paha), Santo (luka tembak di rusuk bawah ketiak), dan Suhardin (luka tembak di betis).
Pasca-insiden penembakan petani Pino Raya tersebut, warga yang marah mengejar dan berhasil menangkap terduga pelaku bernama Ricky, sementara warga lainnya melarikan para korban ke rumah sakit.
Baca Juga: Buntut Sengketa Lahan Adat, Warga Bika Geruduk PT. BIA
Genesis menilai kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari pembiaran konflik agraria yang berlarut-larut.
Konflik ini bermula dari terbitnya SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425 Tahun 2012 tentang izin lokasi perkebunan seluas 2.950 hektare kepada PT ABS, yang tumpang tindih dengan lahan kelola masyarakat.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
