Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan telah bergeser, di mana data menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah masukan teknis kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk perlunya fitur deteksi kesalahan otomatis pada sistem dan percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk efisiensi perencanaan.
Komitmen Pontianak dan Pentingnya SDM Andal
Mewakili tuan rumah, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurutnya, data berkualitas adalah syarat mutlak agar program pembangunan tepat sasaran.
Faktor kunci untuk mencapai hal tersebut, lanjutnya, adalah penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” katanya.
Jumiati mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah memasukkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam nomenklatur perangkat daerah, yang dinilainya mampu mendorong keseriusan OPD dalam menyediakan data.
Ia berharap ke depan, Pontianak bisa menjadi rujukan dalam tata kelola data di tingkat daerah.
“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa menjadi acuan kredibel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya.
(*Red/*)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
