“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022,” pungkas JAM-Pidum.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
Jaksa Agung mengajak para pegawai baru untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Proses pengalihan pengelolaan Rupbasan ini ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada 1 November 2025 mendatang, sesuai…
Dari rekapitulasi Tahap II, Ardito Muwardi merinci bahwa terdapat 75.925,29 hektare lahan yang dalam proses pengembalian. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Strategi Ekspor 20 Komoditas Unggulan ke Eropa, Sawit Jadi Andalan…
Sama seperti BFW, ia turut memutus pemberian kredit kepada PT Sritex dengan fasilitas jaminan umum tanpa kebendaan, padahal debitur tidak memenuhi kriteria sebagai debitur prima. YR selaku Direktur Utama PT…
Selain itu, Kejagung menemukan adanya dugaan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun. Angka ini berasal dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan penggelembungan harga (mark up)…
“Tersangka JT menyampaikan co-investment 30 persen dari Google untuk Kemendibudristek apabila pengadaan TIK Tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan Chrome OS,” jelas Qohar. Informasi tersebut diungkap dalam rapat resmi yang…
Seluruh perkara telah melalui proses perdamaian tanpa syarat di Rumah RJ yang melibatkan tersangka, korban, keluarga, tokoh masyarakat, hingga penyidik. “Empat perkara ini telah diselesaikan secara damai dengan syarat terpenuhi:…
