Jaga Harmoni Etnis Kalimantan Barat, Wagub Minta Penyebar Video Provokatif Diproses Hukum

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, memimpin pertemuan tertutup dengan pimpinan ormas Dayak dan Madura di Kantor Gubernur, membahas langkah-langkah hukum terhadap penyebar video provokatif. (Dok. Ist)
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, memimpin pertemuan tertutup dengan pimpinan ormas Dayak dan Madura di Kantor Gubernur, membahas langkah-langkah hukum terhadap penyebar video provokatif. (Dok. Ist)

Mereka meyakini konten tersebut sengaja dibuat dan disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dari luar provinsi dengan tujuan memecah belah.

Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan mengambil sikap tegas. Ia secara langsung meminta perwakilan ormas yang hadir untuk tidak ragu menempuh jalur hukum.

“Saya minta segera dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat. Ini untuk memberi efek jera dan mencegah munculnya provokasi susulan. Kalimantan Barat adalah rumah bagi semua suku dan agama, Jangan ganggu harmoni yang sudah kita jaga bersama,” tegas Krisantus Kurniawan di hadapan peserta pertemuan.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba merusak kedamaian yang telah terjalin di Bumi Khatulistiwa.

Baca Juga: Tolak Intoleransi, Ratusan Massa Desak Aparat Tindak Tegas Oknum Penghalang Pembangunan Gereja di Kubu Raya

Ia menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan dalam menjaga kerukunan.

“Siapa pun yang mencoba mengganggu kedamaian kita, akan berhadapan langsung dengan saya sebagai Wakil Gubernur. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan ada lagi yang saling menyakitkan. Kita sudah hidup berdampingan dengan damai, dan ini harus kita pertahankan,” ujarnya.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh para pimpinan ormas. Perwakilan dari komunitas Dayak dan Madura secara solid menyatakan komitmen untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh provokasi eksternal.

Pertemuan ini diakhiri dengan sebuah komitmen bersama untuk memperkuat jalinan komunikasi antar-etnis serta memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas penyebar konten provokatif sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Isu Penolakan Direspons, Pemkab Kubu Raya Jamin Kelanjutan Pembangunan Gereja

(*Red)

Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id