Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak tidak bisa bergerak sendirian. Edi menjabarkan, saat ini Pemkot sudah melangkah bersama komunitas, organisasi kemasyarakatan, swasta, akademisi dan media massa.”Tangan kami terbuka untuk bantuan apapun. Dari siapapun,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Edi Kamtono berterima kasih atas dipilihnya, dan pendampingan program kota percontohan dari GCoM Asia Project 2021-2023 di Indonesia. Dia berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut. Misalnya, dalam membantu mewujudkan rancangan rencana aksi tersebut karena APBD Kota Pontianak yang terbatas.
First Counsellor Environment, Climate Action, ICT Delegation of The European Union to Indonesia Henriette Faergemann berpendapat bahwa perubahan iklim telah dan akan berlanjut hingga berdampak pada seluruh lapisan masyarakat serta seluruh sektor ekonomi.
“Oleh sebab itu aksi mitigasi dan adaptasi harus secara sistematis dan mencakup seluruh sektor dan pelaksananya,” paparnya.
Menurutnya, dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang menjadi pilot project GCoM, Kota Pontianak adalah satu-satunya kota yang memiliki kelompok kerja (pokja) perubahan iklim yang terbentuk sebelum Tim GCoM Asia Project berkunjung ke Pontianak.
“Pokja ini terdiri dari tidak hanya unsur pemerintahan, tetapi juga kalangan universitas, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan media sebagaimana penerapan dalam Pentahelix,” ucapnya.
Hal terpenting, lanjut Henriette, adalah Wali Kota Pontianak mewakili kota-kota di Indonesia yang menjadi pilot project untuk berbagi pengalaman dalam membangun Rencana Aksi Perubahan Iklim pada InfoPoint Conference yang digelar oleh Komisi Eropa pada November 2022 lalu.
“Hal ini menekankan bahwa Pontianak berkomitmen terhadap aksi perubahan iklim,” pungkasnya. (rfk/prokopim)
