Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengikuti secara virtual Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 yang dipimpin oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo l di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/2).
Presiden Joko Widodo mengatakan untuk kredit di tahun 2022 mengalami peningkatan di angka 11,3% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun lalu.
Dalam arahannya Presiden Jokowi juga memberikan perhatian dan dukungan khusus pada sektor UMKM. Karena sektor ini dianggap menjadi kekuatan bagi perekonomian Indonesia.
“Jangan lupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” tegasnya.
Lanjutnya selain UMKM hilirisasi juga harus benar – benar diberikan dukungan yang konkrit karena menjadi kunci keberhasilan menjadi negara maju.”Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju. Semua komoditas hilirisasi yang terus didorong antara lain, komoditas CPO, Minerba, SDA Laut dan lainnya. Apabila semua komoditas ini dikelola dengan konsisten maka Indonesia akan menjadi negara maju. Jangan lupa yang namanya SDA laut kita akan memberikan nilai tambah yang besar. Ingat bahwa dua per tiga Indonesia ini adalah air,” jelasnya.
Diitempat berbeda Gubernur Sutarmidji mengatakan ditengah Pandemi Covid-19, UMKM adalah penyumbang ekonomi terbesar di Kalbar. Saat ini sekitar 70% perkembangan ekonomi Kalbar disumbang dari sektor UMKM.
“Karena untuk sektor yang besar seperti yang disampaikan bapak Presiden Jokowi UMKM harus terus bergerak,” ujarnya.
Lanjutnya, dirinya meminta kepada semua sektor di Kalbar terus digerakkan, sehingga pelaku usaha UMKM bisa masuk dalam segala hal, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan sebagainya. Ia juga berharap kepada Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalbar untuk bisa melakukan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan yang murah dari Pemerintah.
“Saya harap, Bupati/Wali Kota bisa berikan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan yang murah dari Pemerintah,” harapnya.(rfk/aws humas prov)
