Tekan Angka Putus Sekolah, Pemkot Pontianak Wajibkan Pendidikan 13 Tahun dan Fasilitasi Warga Kurang Mampu

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen menekan angka putus sekolah dengan memastikan pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Tingkat anak putus sekolah di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat ini tercatat telah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap secara rutin menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mendata anak usia sekolah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menganggur dan tidak mendapatkan hak pendidikannya.

"Angka putus sekolah di Kota Pontianak sudah sangat berkurang. Kita akan terus melakukan turun ke lapangan untuk mengecek langsung anak-anak yang putus sekolah," ungkap Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Jalan Flora, Jumat (13/11/2026).

Keterbatasan biaya maupun minimnya sarana prasarana tidak lagi boleh menjadi hambatan bagi seorang anak untuk berhenti menuntut ilmu.

Pemerintah kota bahkan telah menetapkan kebijakan wajib belajar selama tiga belas tahun bagi seluruh warganya.

"Kita memiliki kewajiban pendidikan selama 13 tahun di Pontianak. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena tidak tersedia sekolah, ruang belajar, ataupun karena tidak ada biaya," tegasnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi dinilai menjadi solusi nyata dalam membantu anak-anak dari latar belakang keluarga miskin.

Lembaga ini menyediakan layanan pendidikan terpadu mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu sekali dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan," katanya.

Program pendidikan gratis ini secara khusus memang menyasar kelompok masyarakat rentan yang masuk dalam kategori prasejahtera.

"Ada persyaratan yang harus dipenuhi karena Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3," jelas Edi.

Masyarakat yang berminat menyekolahkan anaknya dapat langsung berkoordinasi dengan tim Kementerian Sosial serta kepala sekolah setempat.

Pemerintah daerah juga terus memperluas penyediaan fasilitas melalui jalur sekolah negeri maupun swasta lewat dukungan program beasiswa.

Akses pendidikan yang merata diyakini akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan operasional lembaga pendidikan khusus tersebut.