Satgas PRR Prioritaskan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh dan Sumatra, Pemda Diminta Proaktif

Faktakalbar.id, JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menetapkan sektor permukiman dan infrastruktur utama sebagai fokus prioritas dalam tahap awal pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatra. Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian , menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) dan perbaikan akses jalan harus dapat diselesaikan dengan cepat pada tahun ini. Baca Juga:  Pemerintah Kebut Penanganan Pascabencana di Sumatera, Siapkan 36.000 Hunian Tetap Penetapan prioritas tersebut sejalan dengan dokumen usulan rencana aksi PRRP 2026–2028 yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam dokumen tersebut, BNPB menargetkan pelaksanaan pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak, baik melalui metode pembangunan di lokasi semula (in-situ) maupun skema relokasi mandiri, yang ditargetkan mencapai 35.823 unit. Proyek perumahan permanen ini menelan estimasi anggaran sebesar Rp2,15 triliun. Untuk mempercepat realisasi program fisik di lapangan, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, mendorong optimalisasi keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kendala pendanaan di tingkat daerah telah teratasi setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyetujui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun khusus untuk daerah terdampak. “Kami meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama secara optimal. Pemerintah pusat bergerak, daerah juga harus bergerak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Tito usai menghadiri rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR ini dipimpin langsung oleh Menko PMK Prof. Pratikno. Forum strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam. Baca Juga:  Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap Lewotobi, Tahap Awal 500 Unit Rumah Siap Dibangun Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu menghapus hambatan birokrasi sehingga proses perbaikan jalan utama dan fasilitas publik esensial tidak terhambat. Tito meyakini bahwa bergeraknya pemerintah daerah secara paralel dengan program pusat akan secara langsung mengakselerasi pemulihan roda ekonomi dan tatanan sosial masyarakat di Aceh dan Sumatra pascabencana alam November 2025 lalu. (*Red)