Ria Norsan Bantah Dikabarkan Diamankan KPK, Tegaskan Berada di Pontianak
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membantah informasi yang menyebut dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 21 November 2026.
PONTIANAK, FAKTAKALBAR.ID – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membantah informasi yang menyebut dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai berita hoaks.
Bantahan tersebut disampaikan Ria Norsan saat dikonfirmasi Suara Pemred Kalbar, Sabtu malam. Ia memastikan saat ini masih berada di Kota Pontianak dan tidak pernah diamankan oleh penyidik KPK sebagaimana kabar yang beredar.
"Itu berita hoaks. Saya saat ini sedang berada di Pontianak dan besok ada sejumlah agenda yang akan saya hadiri," tegas Ria Norsan, dikutip dari Suara Pemred Kalbar.
Norsan mengaku kecewa terhadap pemberitaan yang menyebut dirinya diamankan KPK. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan dan membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, serta melakukan pengecekan sebelum membagikan suatu pemberitaan.
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut Ria Norsan diamankan KPK dari kediaman pribadinya di Gang Erlangga, Jalan Natakusuma, Pontianak. Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pembangunan Jalan Mempawah senilai Rp54 miliar yang ditangani KPK.
Namun, setelah muncul bantahan langsung dari Ria Norsan, informasi mengenai pengamanan tersebut dipastikan tidak benar berdasarkan keterangan yang disampaikannya kepada Suara Pemred.
Redaksi FaktaKalbar.id sebelumnya telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ria Norsan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon selulernya sebelum maupun setelah berita tersebut diterbitkan. Namun, hingga berita ini diperbarui, pesan konfirmasi redaksi belum mendapatkan balasan.
Redaksi akan tetap mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi dalam mengikuti perkembangan perkara hukum yang berkaitan dengan penyidikan KPK di Kalimantan Barat. (Tim FK)
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.