Di-Back Up Irjen Pipit, Mark Up Hampir Rp 10 Miliar GOR Terpadu Pontianak Tak Tersentuh Hukum
Pembangunan gedung olahraga (GOR) terpadu tahap dua Jalan MT Haryono, Pontianak, senilai Rp 53 miliar pada 2024 disinyalir terjadi mark up senilai hampir Rp 10 miliar.
Faktakalbar.id - Pembangunan gedung olahraga (GOR) terpadu tahap dua Jalan MT Haryono, Pontianak, senilai Rp 53 miliar pada 2024 disinyalir terjadi mark up senilai hampir Rp 10 miliar. Kontraktor yang mengerjakan proyek ini di-back up oleh Irjen Pol. Pipit Rismanto, sehingga tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang berani mengusutnya hingga saat ini.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalimantan Barat, M. Rifal, menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap II tersebut.
Rifal menduga terdapat penggelembungan anggaran atau mark up yang nilainya mendekati Rp 10 miliar. Dia juga mempertanyakan proses penentuan kontraktor yang memenangkan pekerjaan konstruksi tersebut.
Menurut Rifal, pihaknya mencium adanya dugaan keterlibatan mantan Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, dalam memberikan perlindungan kepada kontraktor pelaksana proyek.
"Dugaan kami, proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada indikasi penggelembungan anggaran yang harus dibuka secara terang-benderang. Kami juga mempertanyakan bagaimana kontraktor tersebut bisa mendapatkan pekerjaan dengan nilai puluhan miliar rupiah," kata Rifal.
Ia juga menduga adanya hubungan khusus antara kontraktor pelaksana dengan Pipit Rismanto. Rifal meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.
"Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki bekingan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Kami meminta aparat penegak hukum berani mengusutnya," ujarnya.
Berdasarkan data LPSE Provinsi Kalimantan Barat, proyek dengan nama paket Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2 memiliki kode tender 9515097.
Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dengan sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam dokumen pengadaan, proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp 53 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 52.999.988.000.
Tender diumumkan pada 31 Januari 2024 dengan metode pascakualifikasi satu file, sistem harga terendah dengan sistem gugur.
Hasil pengadaan menunjukkan PT Joglo Multi Ayu sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 52.749.987.000. Perusahaan tersebut beralamat di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Penampakan di dalam GOR Terpadu MT Haryono (dok.ist)
Nilai kontrak tersebut hanya terpaut sekitar Rp 250 juta dari HPS yang ditetapkan pemerintah.
GNPK Kalbar meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut, termasuk memeriksa proses tender, penyusunan HPS, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Rifal juga mendesak agar dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut memberikan perlindungan kepada kontraktor ditelusuri secara profesional.
Fakta Kalbar telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Irjen Pol. Pipit Rismanto melalui pesan WhatsApp. Namun, pesan yang dikirimkan masih menunjukkan tanda centang satu sehingga belum diketahui apakah yang bersangkutan telah menerima pesan tersebut.
Fakta Kalbar tetap membuka ruang bagi Iskandar Zulkarnaen maupun Pipit Rismanto untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. (Tim FK)
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.