Usul Koperasi Desa Jadi Penyalur Resmi BBM di Kalbar, Solusi?
Faktakalbar.id - Pelaku usaha mengusulkan agar Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilibatkan sebagai agen penyalur resmi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Faktakalbar.id - Pelaku usaha mengusulkan agar Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilibatkan sebagai agen penyalur resmi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas panjangnya rantai distribusi yang memicu tingginya harga solar eceran di tingkat masyarakat hingga mencapai Rp27.000 per liter.
Pelaku usaha bernama Budi Kopma menilai permasalahan BBM di daerah terpencil tidak sekadar soal ketersediaan stok, melainkan juga keterbatasan akses warga menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Penyaluran BBM subsidi melalui Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi yang sedang didorong pemerintah. Dengan begitu, solar subsidi tidak lagi dikuasai pengecer yang menjual Rp18.000–Rp23.000 per liter di pedalaman,” ujarnya.
Melalui skema subpenyalur resmi Pertamina di tingkat koperasi desa, warga pedalaman diharapkan tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke wilayah perkotaan demi memperoleh bahan bakar.
Harga Biosolar bersubsidi di SPBU resmi sendiri saat ini dipatok sebesar Rp6.800 per liter, jauh lebih rendah dibandingkan harga pengecer di Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang, maupun Sintang.
Budi menambahkan bahwa tata kelola penyaluran BBM melalui koperasi dapat dilengkapi sistem kuota, kode respons cepat (QR Code), atau surat rekomendasi resmi.
Penerapan pencatatan distribusi secara digital dan terstruktur tersebut bertujuan memastikan penyaluran subsidi berjalan transparan dan tepat sasaran bagi warga yang berhak.
Meskipun demikian, realisasi skema distribusi berbasis koperasi ini dinilai masih membutuhkan kesiapan infrastruktur serta kelembagaan dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
Data lapangan menunjukkan bahwa baru sekitar 310 unit KDMP yang terbentuk dari total 2.145 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“Ini bisa menjadi solusi berjangka. Namun, perlu pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa. Jadi, butuh penguatan institusi, sistem, dan pengawasan,” jelasnya.
Selain perbaikan tata kelola distribusi di pedalaman, warga Kota Singkawang bernama Ikhsan turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan BBM jenis Pertalite maupun solar di seluruh SPBU.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, harus mengantre terlalu lama, bahkan mengalami kekhawatiran akan kelangkaan karena banyak beredar isu-isu terkait kelangkaan BBM, terutama Pertalite,” katanya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.