Puan Maharani Jelaskan Soal Pembahasan RUU Minerba di Masa Reses

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah memberikan izin kepada alat kelengkapan dewan (AKD) untuk membahas RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di masa reses. Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR memperbolehkan rapat pada masa reses jika hal tersebut dianggap mendesak dan penting. "Sudah, itu sudah mendapatkan [izin]. Memang kami pimpinan pada masa reses, jikalau dianggap itu penting dan diperlukan, memperbolehkan AKD untuk melakukan rapat," ujar Puan setelah menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (21/1). Saat ditanya mengenai kritik terhadap minimnya pelibatan publik dalam pembahasan RUU Minerba, Puan mengaku akan mengecek lebih lanjut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Meski RUU tersebut telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR, Puan menyatakan belum menerima laporan terkait hasil pembahasan tersebut. "Makanya hari ini kan belum dapat hasil dan belum ada agenda apa pun di paripurna, kecuali pelantikan PAW dari anggota Fraksi PKB," tambah Puan. Pembahasan RUU Minerba secara maraton di masa reses mendapat kritik dari beberapa pihak, termasuk Fraksi PDIP dan PKB. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mengkritik prosedur tambahan pasal substansi dalam RUU tersebut. Ia menilai, penambahan pasal di luar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terlebih dahulu. "Kita pasti tidak setuju kalau kerjaan 500 orang ini diubah oleh 5 orang yang namanya MK. Tapi kalau cara kita terus dengan cara-cara yang harus cepat, itu tidak bisa dihindari," kata Nyoman. Ia juga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU Minerba, yang dinilai menurunkan transparansi dalam proses legislasi. RUU Minerba terus menjadi perhatian publik karena dianggap dikebut di tengah masa reses. Meski menuai kritik, DPR tampaknya tetap berfokus menyelesaikan pembahasan demi mengejar target legislasi yang telah direncanakan. Pembahasan lebih lanjut terkait hasil dan langkah selanjutnya dari RUU Minerba segera diumumkan oleh DPR dalam waktu dekat.