Prabowo Instruksikan Minimal 70 Persen Hasil Izin Tambang Dinikmati Negara

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati oleh negara. Arahan tersebut ditujukan terutama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai kekayaan mineral dan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia menyoroti keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih banyak mengalir ke luar negeri.

Presiden pun meminta kementerian terkait memastikan pengelolaan izin pertambangan memberikan porsi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo.

Prabowo Buka Peluang Negara Kuasai Saham Perusahaan Tambang

Prabowo juga menyinggung kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan untuk memastikan negara memperoleh manfaat lebih besar.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

Menurut Prabowo, investor perlu diberikan ruang untuk memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan. Namun, setelah investasi tersebut kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Dengan skema tersebut, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan kepentingan negara dalam mengelola kekayaan alam.

Prabowo menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembenahan sistem ekonomi agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

Pemerintah Perketat Pengawasan Ekspor

Selain memberikan arahan terkait hasil pertambangan, Prabowo turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ekspor harus melalui satu pintu atau lembaga yang telah ditunjuk pemerintah. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan jumlah barang yang dilaporkan sesuai dengan volume yang benar-benar dikirim ke luar negeri.

Prabowo mencontohkan, apabila suatu perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, jumlah yang tercatat dalam laporan juga harus menunjukkan angka yang sama. Ia tidak ingin terjadi perbedaan antara volume pengiriman dan data yang disampaikan kepada negara.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Mengacu Pasal 33 UUD 1945

Prabowo menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut berkaitan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Presiden, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pengelolaan perekonomian nasional. Kekayaan alam Indonesia semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok atau pihak tertentu.

Ia juga menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kekayaan nasional.

Pemerintah, kata Prabowo, akan terus melakukan perbaikan terhadap sistem yang dinilai belum berjalan sesuai amanat konstitusi.

Arahan mengenai minimal 70 persen hasil pengelolaan IUP tersebut menjadi salah satu langkah yang disampaikan Presiden dalam upaya memperkuat peran negara di sektor pertambangan.