Prabowo Sebut Penghematan Anggaran Akan Dikembalikan untuk Daerah dan Rakyat

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran negara akan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya menekan pemborosan belanja negara melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun, pengelolaan kekayaan dan anggaran negara harus dibenahi agar tidak terjadi pemborosan maupun kebocoran dalam proses belanja pemerintah.

Prabowo Soroti Pemborosan Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Prabowo menilai pola tersebut berpotensi membuat barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama dibeli dengan harga berbeda.

Ia mencontohkan pengadaan kebutuhan rumah sakit, termasuk obat-obatan, yang dilakukan masing-masing instansi. Padahal, kebutuhan yang dibeli bisa memiliki spesifikasi serupa sehingga pengadaan secara terkoordinasi dinilai dapat membuat belanja lebih efisien.

Karena itu, pemerintah berencana merasionalisasi sistem pengadaan agar pembelian barang dan jasa dapat dilakukan dengan harga serta standar kualitas yang lebih seragam.

Presiden juga menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun berpotensi dihemat apabila pembenahan pengadaan berjalan efektif.

Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan Prabowo terkait potensi penghematan, bukan jumlah dana yang telah berhasil dihemat pemerintah.

Ibu Kota Provinsi Disiapkan Tambahan Rp100 Miliar

Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan hasil efisiensi anggaran, Prabowo menyampaikan rencana penambahan dana untuk pemerintah daerah.

Ia menyebut setiap ibu kota provinsi akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten direncanakan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar.

Besaran tambahan untuk daerah tertentu juga berpeluang lebih besar, terutama wilayah yang memiliki cakupan geografis dan kebutuhan pembangunan lebih luas.

Prabowo mengatakan akan mengumpulkan para gubernur dan bupati untuk membahas rencana penyaluran tambahan anggaran tersebut.

Dengan demikian, dana yang diperoleh dari pembenahan belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi penghematan di tingkat pusat, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan pembangunan di daerah.

Target Renovasi Sekolah dan Pembangunan Desa Nelayan Diperluas

Selain tambahan anggaran bagi daerah, Prabowo turut memaparkan sejumlah program pembangunan yang diharapkan dapat diperluas melalui efisiensi belanja negara.

Salah satunya adalah program perbaikan fasilitas pendidikan. Presiden menyebut target renovasi sekolah yang semula direncanakan sebanyak 71.000 unit dapat ditingkatkan menjadi 88.000 sekolah pada tahun ini.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 hingga 1.200 desa nelayan. Selanjutnya, pemerintah berharap dapat menambah 2.000 desa nelayan pada 2027.

Prabowo menegaskan bahwa penghematan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan dana negara digunakan untuk mendukung pembangunan, memperbaiki fasilitas publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Melalui pembenahan sistem belanja pemerintah, hasil efisiensi diharapkan dapat dialihkan ke program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.