Komisi III DPR Minta Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Faktakalbar.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Habiburokhman menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak terlapor, meskipun yang bersangkutan merupakan pejabat daerah.

Permintaan tersebut disampaikan setelah ia mengaku telah menghubungi Kapolda NTT secara langsung untuk meminta agar kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut.

Menurut Habiburokhman, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara cepat dan objektif. Ia juga meminta penyidik tidak ragu mengambil tindakan hukum apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

DPR Minta Polisi Tidak Beri Perlakuan Khusus

Habiburokhman menekankan bahwa kedudukan seseorang sebagai pejabat publik tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan keistimewaan dalam proses hukum.

Ia meminta Polda NTT bekerja secara proaktif agar perkara tersebut dapat diusut secara menyeluruh. Apabila bukti permulaan telah mencukupi, ia mendorong kepolisian mempertimbangkan penahanan terhadap pihak terlapor sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Habiburokhman menyatakan bahwa apabila tuduhan tersebut nantinya terbukti melalui proses peradilan, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra akan memberikan sanksi tegas kepada Yosef Lede apabila yang bersangkutan terbukti bersalah.

Polda NTT Sudah Terima Laporan Dugaan Kekerasan Seksual

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun kepada Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, pelapor bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, pelapor mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, pelapor berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyatakan bahwa laporan tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO).

Penyidik Periksa Korban dan Saksi, Ajukan Visum

Dalam proses awal penanganan perkara, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk mendalami laporan yang diterima.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menyampaikan bahwa penyidik telah melengkapi administrasi penyelidikan, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengajukan permintaan visum et repertum.

Polda NTT juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis dan menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses penanganan perkara sekaligus memperhatikan hak dan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bupati Kupang Mengaku Menghormati Proses Hukum

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.

Ia mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan bersedia memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan.

Yosef juga menyatakan kepercayaannya terhadap independensi dan profesionalitas kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

Hingga informasi ini disusun, laporan masih dalam proses penyelidikan Polda NTT. Dugaan yang dilaporkan belum menjadi putusan hukum, sehingga seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang berlaku.