Prabowo Berencana Kumpulkan Partai Koalisi, Bahas Dua Kandidat Wakil Presiden

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk berdiskusi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah tersebut berkaitan dengan proses pengisian jabatan yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Rencana komunikasi politik itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yusril mengungkapkan bahwa Presiden mempertimbangkan untuk mengajak partai-partai pendukung pemerintah membicarakan calon pengganti Gibran. Namun, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemuan tersebut.

Menurut Yusril, penentuan dua kandidat tetap menjadi kewenangan Presiden. Konsultasi dengan partai politik merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh sebelum nama-nama tersebut disampaikan kepada MPR.

Keputusan Dua Calon Wapres Ada di Tangan Prabowo

Yusril menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang akan diusulkan sebagai calon Wakil Presiden. Karena itu, hasil pembicaraan dengan partai koalisi nantinya tidak serta-merta menjadi keputusan final mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan partai politik pengusung juga berkaitan dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Dalam penjelasannya pada Jumat (13/11/2026), Yusril menyebut Prabowo dapat meminta pandangan dari partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Meski demikian, keputusan mengenai dua kandidat yang akan diserahkan kepada MPR tetap berada pada Presiden.

Yusril juga belum dapat memastikan kapan komunikasi dengan partai-partai koalisi tersebut akan dilakukan. Jadwal dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

Presiden Punya Waktu 14 Hari untuk Mengajukan Kandidat

Proses pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara langsung melalui keputusan Presiden. Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus diselesaikan sebelum pemilihan berlangsung di MPR.

Berdasarkan penjelasan Yusril, MPR terlebih dahulu akan memproses kekosongan jabatan dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden. Surat tersebut sekaligus menjadi permintaan agar kepala negara mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Setelah surat diterima, Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan dua kandidat kepada MPR. Nama-nama yang diajukan selanjutnya akan melalui pemeriksaan persyaratan sebelum dibawa ke tahap pemilihan.

Sementara itu, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah menerima pengajuan dua nama dari Presiden.

Pemerintah dan pimpinan MPR disebut memiliki keinginan agar seluruh rangkaian proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama.

Pengganti Gibran Diharapkan Terpilih Sebelum Akhir Desember

Pemerintah bersama pimpinan MPR telah membicarakan upaya mempercepat pengisian jabatan Wakil Presiden. Yusril menyampaikan bahwa proses tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Target tersebut menjadi perhatian setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

Presiden Prabowo telah menerima surat tersebut dan menyatakan menghormati keputusan Gibran. Selanjutnya, MPR akan menjalankan tahapan kelembagaan untuk memproses pengisian jabatan yang kosong.

Dengan adanya rencana komunikasi bersama partai koalisi, proses penentuan kandidat kini memasuki tahap pembahasan politik sebelum nama resmi disampaikan kepada MPR.

Hingga saat ini, belum ada dua nama yang diumumkan secara resmi oleh Presiden sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Publik masih menunggu keputusan Prabowo serta jadwal pembahasan lanjutan mengenai pengisian jabatan tersebut.