Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN, TNI, Polri
Pemerintah menyiapkan aturan kepatuhan pajak sebagai syarat kenaikan pangkat dan promosi ASN, TNI, Polri melalui mekanisme KSWP.
Faktakalbar.id - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan yang mengaitkan kepatuhan perpajakan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga kesempatan mengikuti pendidikan kedinasan bagi aparatur negara. Kebijakan ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Rencana tersebut disiapkan melalui pemanfaatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), yakni mekanisme untuk memastikan status pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa aparatur negara yang belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berpotensi mengalami hambatan dalam proses kenaikan pangkat maupun golongan.
Pernyataan itu disampaikan Bimo dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bimo, kebijakan tersebut telah disepakati dan nantinya akan diumumkan melalui peluncuran bersama kementerian terkait.
Kepatuhan Pajak Dikaitkan dengan Promosi Jabatan
Dalam penerapannya, pemerintah juga menyiapkan penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai salah satu persyaratan administratif untuk proses promosi jabatan dan kenaikan eselon.
Dengan mekanisme tersebut, status kepatuhan perpajakan akan menjadi bagian dari pemeriksaan administrasi sebelum aparatur negara memperoleh kesempatan pengembangan karier.
Bimo menegaskan, aparatur yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya dapat terkendala dalam pengajuan kenaikan pangkat.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong aparatur negara menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
Pemerintah Siapkan Kesepakatan Antarkementerian
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa penerapan KSWP untuk ASN, TNI, dan Polri masih dipersiapkan melalui kesepakatan bersama sejumlah kementerian.
Pendekatan yang digunakan adalah behavioral nudging, yaitu upaya mendorong perubahan perilaku melalui mekanisme administratif agar kepatuhan pajak meningkat.
Melalui skema tersebut, status perpajakan tidak hanya diperiksa dalam urusan administrasi tertentu, tetapi juga direncanakan menjadi pertimbangan dalam kenaikan pangkat dan pendidikan kedinasan.
DJP juga berencana memperkuat pemahaman perpajakan melalui program pendidikan dan pengembangan kompetensi di lingkungan instansi pemerintah, TNI, dan Polri.
Bukan Kewajiban Pajak Baru bagi Aparatur Negara
Kewajiban melaporkan dan memenuhi ketentuan perpajakan sebenarnya telah berlaku bagi ASN, anggota TNI, dan Polri sebagai wajib pajak orang pribadi.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015 mengenai kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi aparatur negara.
Selanjutnya, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 mendorong ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk melakukan pendaftaran serta aktivasi akun Coretax DJP.
Dengan demikian, rencana kebijakan terbaru ini bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan memperkuat pengawasan kepatuhan melalui keterkaitan dengan administrasi karier dan pendidikan kedinasan.
Meski demikian, mekanisme teknis, jadwal peluncuran, serta ketentuan pelaksanaannya masih menunggu kesepakatan dan pengumuman resmi dari kementerian terkait.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
