KKPK Ungkap Banyak Proyek BNPB Menggunakan Dana Siap Pakai karena Bisa Tunjuk Langsung

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan banyak proyek penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Salah satunya karena mekanisme pengadaan melalui anggaran tersebut memungkinkan dilakukannya penunjukan langsung.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, mekanisme itu memang memiliki ketentuan khusus karena DSP diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan keadaan darurat. Dengan demikian, proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui tahapan tender seperti pengadaan pada umumnya.

Namun, KPK menduga kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu.

Budi menyampaikan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB.

KPK Dalami Proyek dan Dugaan Kickback

Penyidikan KPK kini mencakup proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah vendor atau perusahaan swasta. Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta berbagai kebutuhan penanggulangan bencana lainnya.

Penyidik telah meminta keterangan sejumlah staf BNPB untuk menelusuri proses pengadaan, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada pihak swasta yang mengerjakan proyek.

Selain dari internal BNPB, KPK juga memeriksa saksi dari kalangan swasta. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami proyek yang dikerjakan serta dugaan pemberian kickback atau imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB.

Menurut Budi, dugaan pemberian imbalan tersebut diduga terjadi berulang kali, bukan hanya dalam satu atau dua transaksi. Karena itu, penyidik masih menghitung secara cermat nilai proyek yang dikerjakan dan dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK Koordinasi dengan Puspom TNI

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga berkoordinasi dengan TNI terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara korupsi dana kebencanaan BNPB.

Budi mengatakan, pihaknya telah menerima respons positif atas surat yang dikirimkan kepada Panglima TNI. Informasi mengenai konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak disebut telah ditindaklanjuti oleh institusi tersebut.

KPK juga memperoleh informasi bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melakukan pemeriksaan internal. Koordinasi dilakukan agar penanganan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Dana Siap Pakai BNPB, KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Penyidikan perkara ini terbagi menjadi dua klaster.

Pada klaster pertama, penyidik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026. Lima nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster tersebut meliputi pihak swasta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, pejabat BNPB Gabriel Purwaka Sigit, serta tenaga ahli Bima Setiawan dan Richard Erlangga.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap. Nama Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan juga tercantum dalam klaster penyidikan ini.

KPK menduga sejumlah vendor yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

KPK masih terus menelusuri proses pengadaan, hubungan para pihak dengan penyedia barang dan jasa, serta dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Seluruh dugaan keterlibatan para pihak masih dalam proses pembuktian hukum.