Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Pontianak Masih Minim Meski Kinerja Tiga Dinas Diapresiasi

Faktakalbar.id - Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi kendala pemanfaatan meskipun fasilitas tersebut telah disediakan sejak dua tahun terakhir.

Tantangan utama lambatnya penyerapan anggaran via KKPD dipicu oleh minimnya pemahaman aparatur teknis mengenai prosedur transaksi dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam forum High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak yang digelar pada Senin, 9 November 2026.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa fasilitas pembayaran non-tunai yang dirancang untuk memudahkan operasional daerah hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap unit kerja.

"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini meupun harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.

Sebagai langkah stimulasi, Pemkot Pontianak memberikan plakat penghargaan khusus kepada tiga organisasi perangkat daerah yang mencatatkan pemanfaatan KKPD terbaik sepanjang tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berhasil meraih juara pertama dalam efektivitas pemanfaatan KKPD untuk belanja operasional dan perjalanan dinas.

Posisi kedua diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, disusul oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang menempati peringkat ketiga.

Pemberian apresiasi ini diharapkan mampu memicu efisiensi administrasi agar pelaksanaan program kerja daerah tidak lagi menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran.

Para kepala dinas selaku pengguna anggaran diminta tidak lepas tangan dan wajib memantau langsung proses pengeluaran dana di unit kerja masing-masing.

"Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," tegasnya.

Penerapan KKPD sendiri merupakan bagian dari instrumen digitalisasi belanja daerah yang digulirkan bertahap sejak 2024 dan terus diperluas hingga 2026.

Selain belanja daerah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut menginstruksikan percepatan integrasi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi ke dalam sistem digital E-Ponti.

"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.

Pemerintah daerah berharap optimalisasi seluruh instrumen pembayaran elektronik dapat merealisasikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.