Pemkot Pontianak Genjot Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah untuk Transparansi dan Efisiensi

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam forum High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak pada Senin, 9 November 2026.

Penerapan sistem transaksi non-tunai di lingkungan perangkat daerah dinilai perlu dipercepat sekaligus dipastikan dapat saling terintegrasi satu sama lain.

Digitalisasi bukan sekadar mengganti pembayaran tunai menjadi elektronik, melainkan juga membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyoroti masih adanya organisasi perangkat daerah yang belum mengintegrasikan sistem transaksi keuangannya secara terpusat.

"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.

Integrasi sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik.

Berbagai instrumen pembayaran elektronik sebenarnya telah dikembangkan, mulai dari Cash Management System Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana Online, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Kendati demikian, pembayaran beberapa sektor pajak dan retribusi daerah di lapangan tercatat masih kerap dilakukan secara tunai oleh masyarakat.

Penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan uang elektronik perlu terus diperluas dengan tetap mempertimbangkan kesiapan akses masyarakat.

"Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money," tegasnya.

Pelaksanaan transaksi non-tunai di Pemkot Pontianak sendiri telah dikembangkan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018.

Penyesuaian layanan SP2D Online juga terus dilakukan mengikuti dinamika Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan bahwa uji coba terbatas SP2D Online terintegrasi SIPD-RI telah dilaksanakan sejak Juni 2026.

"SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan," jelasnya.

Selain masalah integrasi, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang diuji coba sejak 2024 dan diperluas hingga 2026 dinilai masih belum maksimal.

Tantangan utama yang dihadapi di lapangan adalah belum meratanya pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan mekanisme pertanggungjawaban KKPD.

"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan perbankan, digitalisasi diharapkan dapat mengikis penumpukan realisasi belanja yang kerap terjadi menjelang akhir tahun anggaran.