Pengamat Kebijakan Publik Untan Ungkap Perlu Adanya Solusi Mutakhir Pemerintah Kalbar Minimalisir Banjir

PONTIANAK
- Banjir di Kalimantan Barat saat ini tidak kunjung surut. Sejumlah masyarakat yang terdampak terpaksa harus berjibaku dengan debit air yang tinggi, bahkan ada yang sampai harus menghentikan total aktivitas mereka sebab terhambat dengan air.

Ira Patriani selaku Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura mengungkapkan bahwa banjir harus dihadapi bersama-sama dengan tidak menganggap bahwa banjir adalah takdir, melainkan bencana.

“Banjir bukanlah takdir yang harus dipasrahkan dan bisa diatasi bersama. Namun, hal ini memerlukan komitmen bersama. Mulai dari pemerintah, instansi-instansi terkait, hingga masyarakat,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga: 
Baru Diresmikan Jembatan Sungai Sambas Besar Telan Korban

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah dalam mengambil kebijakan yang tepat agar masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat yang tepat.

“Meskipun drainase nanti akan diperbaiki, perlu ada peninjauan ulang terutama masih banyak saluran air yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga air dapat meliap ke jalanan dan pemukiman masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, selain memperbaiki drainase yang ada, pemerintah juga perlu melakukan sejumlah penanganan yang lebih tepat dengan tetap mempertahankan zona resapan air dan meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau.

“Untuk solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan banjir ini, adalah dengan tetap menjaga zona resapan air dan tidak menggunakan itu sebagai zona konstruksi dan lainnya. Zona resapan air sangat penting dalam menghadapi kondisi ekstrem seperti saat-saat ini sehingga meminimalisir terjadinya banjir,” ungkapnya.
(mro)