Pemkot Pontianak Perketat Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang Jasa

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menggelar lokakarya mitigasi konflik kepentingan guna meminimalisasi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan bertajuk "Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih" tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Edi menilai konflik kepentingan kerap muncul dalam aktivitas harian aparatur sipil negara (ASN), terutama saat hubungan personal memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.

Ia mencontohkan kerawanan perlakuan khusus dalam pengurusan perizinan apabila pemohon merupakan kerabat atau kenalan petugas layanan.

"Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal," ujarnya.

Untuk mencegah ketimpangan layanan tersebut, Edi meminta seluruh unit kerja menerapkan sistem antrean yang ketat agar masyarakat memperoleh hak pelayanan yang setara.

Selain sektor perizinan, ia menyoroti kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki kedekatan dengan pejabat pengambil keputusan.

Edi menegaskan bahwa setiap keputusan birokrasi harus didasarkan pada aturan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

"Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan jajaran birokrasi agar tata kelola prosedur pelayanan tidak justru menjadi penghambat yang merugikan masyarakat.

Guna mengukur efektivitas layanan, Pemkot Pontianak berencana menggandeng perguruan tinggi atau lembaga survei independen untuk menggelar survei kepuasan masyarakat secara berkala.

"Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan," ungkapnya.