Pemkot Pontianak Dorong Pengarusutamaan Gender Jadi Budaya Kerja dan Perencanaan Kebijakan

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mendorong penataan pengarusutamaan gender agar menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah saat membuka Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Pontive Center, Jumat, 30 Oktober 2026.

Amirullah menegaskan bahwa penerapan pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan beban satu instansi semata.

Prinsip kesetaraan gender dinilai harus tercermin sejak tahap penyusunan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penerapan kesetaraan tersebut juga wajib tercermin secara konsisten dalam proses pemantauan, evaluasi berkala, pengawasan, hingga pelaporan kinerja instansi.

Penggunaan data terpilah serta analisis berbasis gender dipandang sebagai sarana krusial dalam menentukan arah kebijakan publik perkotaan.

Amirullah menegaskan, "Data terpilah, analisis gender serta partisipasi masyarakat harus menjadi dasar agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga."

Partisipasi aktif warga dibutuhkan guna memastikan program kerja pemerintah daerah tepat sasaran serta mengakomodasi aspirasi semua pihak.

Pelaksanaan evaluasi kearsipan dan verifikasi lapangan diharapkan menghasilkan rekomendasi objektif bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

Amirullah menyatakan, "PUG harus menjadi budaya kerja pemerintah. Bukan hanya dilaksanakan ketika ada evaluasi, tetapi menjadi cara kita melihat setiap kebijakan dan pelayanan."

Koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Verifikasi lapangan ini menjadi tolok ukur kesiapan birokrasi daerah dalam menerapkan prinsip keadilan sosial secara berkelanjutan.

Setiap perangkat daerah diimbau untuk mengubah paradigma kerja rutin menjadi pendekatan pelayanan yang lebih inklusif.

Penguatan kapasitas aparatur sipil negara dalam analisis gender menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tim verifikator demi menyempurnakan implementasi di lapangan.

Amirullah berharap, "Semoga kegiatan ini menghasilkan evaluasi yang objektif dan dokumentasi yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan Kota Pontianak yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan."

Langkah evaluasi komprehensif ini diyakini mampu memperkokoh efektivitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kota Pontianak.