Partisipasi Pemilih Menurun di Pilkada 2024, Akademisi Ungkap Ada Kebosanan di Masyarakat

PONTIANAK
- Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah usai. Usainya pesta demokrasi tersebut tak terlepas dari berbagai hal yang menyertainya. Salah satunya adalah fenomena turunnya tingkat partisipasi masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kota Pontianak.

Akademisi Ilmu Politik, Herri Junius Nge  yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Politik memberikan pandangannya terkait fenomena yang terjadi ini. Dirinya menilai bahwa ada kebosanan yang terjadi di masyarakat yang terlalu jenuh dengan isu-isu politik sehingga menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih.

“Jadi memang ada semacam kebosanan atau masyarakat itu terlalu jenuh dengan isu-isu politik sehingga ketika Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November ini, banyak masyarakat yang tidak terlalu antusias,” ungkapnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan pemilihan ini, ia memprediksikan bahwa akan lebih banyak jumlah pemilih yang akan memilih disebabkan kepala daerah lebih dekat dengan masyarakat ketimbang saat pemilih presiden lalu.

“Prediksi saya meningkat sebenarnya, karena kan Pilkada ini kan pemimpin lokal. Masyarakat lebih tertarik memilih pemimpin yang dekat dengan mereka, tapi justru terbalik,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa selain adanya kebosanan ini, masyarakat terkendala dengan adanya informasi penggabungan sejumlah TPS dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berkaitan dengan pemilihan dan tempat memilih masyarakat.

“Sejumlah masyarakat tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS. Saya bahkan datang berdasarkan informasi dari sosial media. Namun, ternyata banyak orang tidak update dengan ini. Ini kemudian menjadi catatan. Mungkin sebagian mereka bisa datang dan mendapatkan informasi itu, tetapi sebagian yang tidak update kan itu menjadi blunder,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan tempat memilih yang tidak diberitahukan melalui penyebaran surat undangan memengaruhi persepsi masyarakat mengenai dibutuhkan atau tidaknya suara mereka dalam pemilihan ini.

“Jadi, ada masyarakat yang mungkin bertanya ketika tidak diundang itu, mungkin saya tidak punya suara. Apalagi informasi TPS ternyata beda dari tempat mereka melakukan pemilihan sebelumnya (14 Februari 2024). Informasinya menurut saya agak terlambat sehingga tidak tersebar ke semua lapisan masyarakat Kota Pontianak, terutama dari kalangan lansia dan sebagainya yang tidak update dengan hal-hal yang seperti itu,” tambahnya.

Menurutnya, faktor lain yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi pemilih, terutama para pemilih yang berdomisili di Kota Pontianak adalah masyarakat yang mampu memprediksi siapa yang akan memenangkan kontestasi sekalipun pemilihan belum berlangsung.

“Masyarakat dengan melihat calon yang hanya dua, masyarakat sudah bisa memprediksi siapa yang akan menang, dan ternyata setelah selesai sesuai dengan prediksi itu. Jadi, masyarakat melihat bahwa petahana ini kuat, kalau kita tidak memilih pun sama saja. Jadi, masyarakat melihat itu jadi tidak harus memilih dan penantangnya pun tidak memberikan rangsangan sehingga masyarakat tidak bergairah,” jelasnya.

Dirinya menyampaikan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan merupakan hal yang penting dikarenakan berkaitan dengan legitimasi para calon yang akan memimpin.

“Kalau tidak terlalu signifikan, dia akan berpikir masyarakat tidak terlalu percaya kepadanya. Bahaya juga ketika masyarakat terlalu apatis, program-programnya pasti tidak akan berjalan atau didukung oleh masyarakat. Maka di Pemilukada langsung itu kenapa diharapkan partisipasi yang tinggi, itu berkaitan dengan legitimasi,” ucapnya.

Penurunan jumlah partisipasi ini pun menurutnya akan berpengaruh pada para kepala daerah terpilih nanti kedepannya. Turunnya partisipasi akan mengakibatkan kepercayaan diri yang terpilih dalam mengeksekusi peraturan menjadi terkendala dan terdapat keraguan.

“Dalam Pemilukada langsung, masyarakat atau voters itu lah sebagai hakimnya. Legitimasi kepala daerah terpilih itu dari partisipasi masyarakat. Tentu kepala daerah terpilih didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi, dia akan lebih percaya diri ketimbang dengan partisipasi yang tidak signifikan,” katanya. (
mro
)