Komisi III DPRD Kalbar Apresiasi Kinerja Bank Kalbar, Beri Masukan untuk Perusda

PONTIANAK
- Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad, mengapresiasi kinerja Bank Kalbar yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Syarif, langkah strategis dan manajemen Bank Kalbar patut diapresiasi karena mampu menghasilkan dividen yang terus meningkat bagi Pemprov Kalbar sebagai pemegang saham mayoritas.

“Selama ini, Pemprov Kalbar sebagai pemilik saham mayoritas telah menyetor modal sekitar Rp900 miliar lebih. Sebagai balasannya, Bank Kalbar telah memberikan dividen yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun hingga 2025. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ujar Syarif Amin di ruang kerjanya, Kamis (6/2).

Selain itu, Syarif Amin juga menyebutkan bahwa kinerja positif Bank Kalbar dapat dijadikan contoh bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya di Kalbar. Menurutnya, Bank Kalbar terus menunjukkan tren positif dalam memberikan manfaat bagi daerah, termasuk melalui potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM Kalbar. “Bank Kalbar punya peluang menjadi penyalur KUR selain bank besar lainnya seperti BRI. Ini langkah yang sangat baik untuk mendukung UMKM di daerah,” tambahnya.

Namun demikian, Syarif juga memberikan masukan kepada Perusda Kalbar yang dinilai masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Ia berharap Perusda dapat memperbaiki kinerjanya agar tidak hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kinerja Perusda selama ini masih belum maksimal dibandingkan dengan modal yang telah disetor daerah. Jika ada keuntungan, tentu diharapkan bisa dikembalikan ke daerah sebagai PAD,” tegasnya.

Sementara itu, Syarif Amin menilai Jamkrida Kalbar sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. “Pendapatan Jamkrida sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai ada, berkisar Rp4 miliar per tahun. Tinggal ditingkatkan lagi agar lebih maksimal,” ujarnya.

Sebagai salah satu aset penting daerah, Syarif Amin berharap Bank Kalbar tetap fokus pada penguatan kinerjanya. Ia juga mengingatkan agar rencana Bank Kalbar untuk go public (TBK) dipertimbangkan dengan matang. Menurutnya, jika Bank Kalbar menjadi TBK, ada risiko saham mayoritas diambil alih oleh pihak luar, termasuk investor asing, yang dapat mengurangi kendali daerah.

“Kita perlu belajar dari pengalaman bank daerah lainnya. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” pungkasnya.