Komdigi Bantah Batasi Konten Karhutla di Instagram

Faktakalbar.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah adanya pembatasan konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Instagram. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik maupun masukan terkait penanganan kebakaran hutan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bantahan tersebut setelah menghadiri kegiatan Run for Good Journalism di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Angga menjelaskan bahwa setiap platform digital memiliki pedoman komunitas atau community guidelines. Pedoman tersebut digunakan untuk menilai apakah konten yang diunggah pengguna sesuai dengan aturan platform masing-masing.

Menurutnya, pemerintah tidak membatasi konten yang membahas karhutla. Ia juga menegaskan bahwa Komdigi terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat mengenai berbagai kebijakan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Komdigi Minta Masyarakat Memeriksa Informasi

Selain memberikan klarifikasi mengenai isu pembatasan konten, Angga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Ia meminta publik memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan. Informasi yang akurat dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap situasi karhutla dan penanganannya.

Tasya Farasya Curiga Kontennya Terkena Shadowban

Isu pembatasan konten ini mencuat setelah influencer Tasya Farasya mengungkapkan penurunan jumlah penonton Instagram Story miliknya usai membahas karhutla di Kalimantan.

Tasya menyebut jumlah penonton Instagram Story yang biasanya mencapai lebih dari satu juta turun menjadi sekitar 85 ribu penayangan. Kondisi tersebut membuatnya menduga akunnya mengalami shadowban, yaitu kondisi ketika jangkauan atau visibilitas konten diduga dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas.

Namun, penurunan jumlah penayangan saja belum cukup untuk membuktikan bahwa sebuah akun terkena shadowban akibat membahas isu tertentu. Diperlukan informasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab perubahan jangkauan tersebut.

Dengan demikian, Komdigi menegaskan tidak ada kebijakan pembatasan konten karhutla dari pemerintah. Sementara itu, penyebab penurunan jangkauan konten yang dialami pengguna tetap perlu ditelusuri berdasarkan data dan penjelasan dari platform terkait.