Kisruh Pameran Lukisan Yos Suprapto, PDIP Tegaskan Bukan Prabowo yang Tersinggung

JAKARTA -  Kontroversi pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional terus bergulir. Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ada kaitan dengan kisruh yang terjadi. Menurutnya, ada pihak lain yang merasa tersinggung atas karya yang dipamerkan, tetapi bukan Prabowo. “Saya yakin ini bukan permintaan Pak Prabowo. Saya menduga ada pihak dalam pemerintahan mereka yang merasa tersinggung,” ujar Deddy saat ditemui di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12). "Siapa pihak itu? Silakan publik menafsirkan sendiri," tambahnya. Deddy menilai Prabowo sebagai sosok yang menghargai seni, sehingga tidak mungkin melarang aktivitas yang berkaitan dengan ekspresi artistik. Ia juga menyoroti bahwa isu ini justru merugikan citra Prabowo di tengah lawatan internasionalnya. “Kalau beliau sampai dikaitkan dengan hal ini, bisa dianggap tidak demokratis, dan itu sangat merugikan beliau,” ucapnya. Polemik bermula dari keputusan Galeri Nasional untuk membatalkan pameran Yos Suprapto pada Kamis (19/12). Keputusan ini dikaitkan dengan keberatan kurator terhadap lima karya Yos, yang dianggap tidak sejalan dengan tema kuratorial. Kurator Suwarno Wisetrotomo menyatakan bahwa dua karya Yos, termasuk 'Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan,' dianggap terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan pesan tema pameran. “Karya tersebut lebih seperti makian dan kehilangan metafora, yang menjadi kekuatan utama seni,” ujar Suwarno dalam keterangan tertulisnya. Deddy juga menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyebut tidak ada pemberedelan dalam keputusan tersebut. Menurut Deddy, Fadli harus memahami lebih dalam arti pemberedelan. Ia juga mengkritik pernyataan Fadli dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring, dengan menyebut cara pandang mereka cenderung menyerupai pola era Orde Baru. “Fadli suka nulis puisi, Giring suka nyanyi, tapi kok pemikirannya seperti ini? Seharusnya mereka lebih hati-hati, apalagi keduanya adalah figur publik,” tegas Deddy. Kontroversi ini memicu diskusi lebih luas tentang batasan kebebasan berkarya dan sensitivitas terhadap tema politik atau sosial. Meski demikian, Deddy menekankan bahwa publik perlu melihat peristiwa ini secara jernih dan tidak serta-merta menyalahkan pihak tertentu tanpa bukti yang jelas. Dengan situasi ini, Galeri Nasional diharapkan dapat mempertahankan kebebasan ekspresi seni sekaligus menjaga sensitivitas terhadap audiens. Pameran seni, bagaimanapun, adalah cerminan keberagaman pandangan yang seharusnya dirayakan, bukan diperdebatkan.