Ketua Forum Jasa Konstruksi Kalbar: Efisiensi Anggaran Pemerintah Memperburuk Sektor Konstruksi

PONTIANAK
- Ketua Formatur Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat, Ir. Baskoro Efendy, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak negatif kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan negara ini disebut telah memberikan pukulan berat bagi sektor konstruksi, khususnya di Kalimantan Barat.

Efisiensi anggaran yang memotong dana untuk proyek-proyek infrastruktur, menurut Baskoro, menyebabkan penundaan hingga pembatalan sejumlah proyek strategis. Proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas serta perekonomian daerah kini terancam terhenti.

“Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah jelas berdampak langsung terhadap sektor konstruksi, terutama di Kalimantan Barat yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar. Penundaan atau pembatalan proyek-proyek ini tidak hanya menghambat kemajuan pembangunan, tetapi juga mengancam lapangan kerja dan keberlanjutan usaha konstruksi lokal,” ujar Baskoro pada Senin (10/2).

Berdasarkan data Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat, banyak perusahaan konstruksi lokal terpaksa mengurangi tenaga kerja dan memperlambat kegiatan operasional mereka akibat ketidakpastian anggaran. Kondisi ini juga berdampak buruk pada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor konstruksi, di mana banyak yang kini menghadapi krisis likuiditas.

“Dampak pengurangan anggaran ini sangat terasa di daerah seperti Kalimantan Barat yang bergantung pada proyek infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor konstruksi, yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kini semakin terpuruk karena ketidakpastian anggaran,” lanjut Baskoro.

Sebagai solusi, Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran dan memberikan prioritas lebih pada sektor infrastruktur. Menurut Baskoro, pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal seperti Kalimantan Barat, merupakan kebutuhan mendesak yang harus diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah dapat menyelaraskan efisiensi anggaran dengan prioritas pembangunan nasional yang lebih merata. Infrastruktur dasar di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian utama, karena hal ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Baskoro.