Golkar Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran, Harus Punya Chemistry dengan Prabowo
Golkar mengungkap tiga kriteria Wapres pengganti Gibran, mulai dari chemistry dengan Prabowo, legitimasi hukum, hingga kemampuan menyelesaikan masalah.
Faktakalbar.id - Partai Golkar mengungkap sejumlah kriteria sosok yang dinilai layak menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu syarat utama yang disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, adalah memiliki kecocokan atau chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Doli, keselarasan antara presiden dan wakil presiden diperlukan untuk membangun kerja sama kepemimpinan yang solid. Terlebih, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari perkembangan situasi global maupun persoalan di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat menghadiri seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut membutuhkan persatuan, kebersamaan, dan sinergi di antara para pemimpin nasional agar berbagai persoalan dapat ditangani bersama.
Doli berharap hubungan presiden dan wakil presiden nantinya dapat membentuk kepemimpinan yang saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan.
Tiga Kriteria Wapres Pengganti Gibran Menurut Golkar
Selain memiliki chemistry dengan Prabowo, Doli menyampaikan dua kriteria lain yang perlu dimiliki calon wakil presiden.
Pertama, calon harus mempunyai kesamaan visi, misi, pola pikir, serta arah kebijakan dengan Presiden Prabowo. Keselarasan tersebut dinilai penting agar keduanya dapat bekerja dalam satu arah pemerintahan.
Kedua, calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum yang jelas. Doli mengingatkan agar seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia juga menyinggung pentingnya proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR. Pemeriksaan tersebut diharapkan memastikan setiap calon memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ketiga, calon wakil presiden perlu mempunyai legitimasi politik dan sosial yang kuat. Sosok tersebut diharapkan dikenal di lingkungan politik maupun masyarakat serta memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Doli menyebut kemampuan sebagai problem solver atau pemecah masalah menjadi salah satu hal penting bagi seorang wakil presiden.
Delapan Nama Masuk Pertimbangan Golkar
Dalam kesempatan yang sama, Doli turut menyebut sejumlah tokoh yang menurutnya memiliki pengalaman politik dan pemerintahan untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo.
Delapan nama yang disebut meliputi Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Doli menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman serta berada dalam lingkungan politik dan pemerintahan yang selama ini berinteraksi dengan Prabowo.
Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut bukan berarti Golkar telah menetapkan atau mengajukannya secara resmi sebagai calon wakil presiden.
Menurut Doli, Presiden Prabowo merupakan pihak yang paling memahami sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Doli menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
Ia menyatakan calon wakil presiden nantinya tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Figur yang dipilih dapat berasal dari partai pendukung pemerintah, partai di luar koalisi, maupun kalangan profesional.
Golkar, kata Doli, akan mendukung siapa pun yang akhirnya dipilih oleh Presiden.
Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden masih menunggu tahapan resmi sesuai mekanisme yang berlaku. MPR sebelumnya telah menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran pada 2 Desember 2026.
Presiden Prabowo nantinya akan mengajukan dua nama calon untuk diproses dalam mekanisme pemilihan di MPR.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.