Dukung Program Prabowo, Qatar dan Uni Emirat Arab Siap Bangun 7 Juta Rumah di Indonesia

JAKARTA  – Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Joyohadi Kusumo, mengungkapkan komitmen dari dua negara Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA), untuk membantu program pembangunan rumah dan apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Rencana ini bertujuan mendukung target pemerintah untuk membangun 15 juta unit rumah dalam lima tahun mendatang. Hashim menyebutkan, Qatar telah menyatakan kesiapannya untuk membangun total 6 juta rumah. Rinciannya, pemerintah Qatar akan membangun 5 juta unit, sementara 1 juta unit lainnya akan dibangun oleh seorang filantropis dari Qatar. Di sisi lain, pemerintah Uni Emirat Arab berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia selama periode lima tahun. “Dari Qatar sudah ada komitmen untuk membangun 6 juta rumah, dan dari Uni Emirat Arab, sebanyak 1 juta unit. Totalnya, 7 juta rumah dalam lima tahun. Kami optimis ini dapat membantu memenuhi target Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hashim dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/12/2024). Hashim menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun hingga akhir periode lima tahun pemerintahan. Dengan target ambisius ini, diharapkan dapat tercapai 15 juta unit rumah dan apartemen pada 2029. “Target kami adalah menyelesaikan pembangunan 3 juta unit per tahun, sehingga dalam lima tahun ini kami bisa mencapai 15 juta unit. Ini bukan hanya untuk kota-kota besar, tapi juga desa-desa di seluruh Indonesia,” tegas Hashim. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan komitmennya untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Salah satu upaya yang akan diterapkan adalah mempercepat proses persetujuan bangunan gedung. Mulai awal 2025, pengurusan izin dipercepat menjadi hanya 10 jam dari sebelumnya 10 hari. “Proses persetujuan bangunan akan lebih cepat. Kami ingin memastikan tidak ada kendala administratif yang memperlambat pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar. Selain itu, Maruarar mengklaim bahwa hingga akhir Desember 2024, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 34.000 unit rumah bagi MBR. Untuk tahun 2025, pemerintah berencana meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 500.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Hashim juga menambahkan bahwa program ini mendapat respons positif dari berbagai pengembang. “Saat ini, pengembang sudah siap. Rumah-rumahnya sudah ada, peminatnya juga sudah jelas. Ini menunjukkan bahwa sektor ini benar-benar didukung oleh semua pihak,” tambah Hashim. Dengan dukungan internasional dan sinergi dari berbagai pihak, pemerintah optimis program ini akan berjalan lancar. Hashim berharap langkah ini dapat menjadi solusi atas masalah perumahan di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.