Cegah Keracunan MBG Terulang, DPR Usulkan 5 Langkah Ini
Cegah keracunan MBG terulang, DPR meminta BGN memperkuat keamanan pangan. Ada lima langkah yang diusulkan, termasuk audit dan pengawasan SPPG.
Faktakalbar.id - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan menyusul kasus dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur.
Nurhadi menilai keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, persoalan keamanan pangan perlu diperhatikan sejak bahan makanan diterima hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Ia juga menyebut evaluasi sebelumnya masih menemukan persoalan seperti higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Karena itu, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya bergerak setelah terjadi kasus, tetapi memperkuat sistem pencegahan sejak awal.
5 Langkah DPR untuk Cegah Keracunan MBG
Nurhadi menyampaikan lima langkah yang dinilai perlu dilakukan BGN untuk memperkuat keamanan pangan dalam program MBG.
1. Pastikan SPPG Memenuhi Standar Keamanan Pangan
Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar keamanan pangan sebelum mulai beroperasi.
Menurut Nurhadi, penambahan jumlah dapur dan penerima manfaat tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan aspek keamanan makanan.
2. Perkuat Pengawasan SPPG
Pengawasan terhadap SPPG juga diminta tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif.
Pemeriksaan harus mencakup kondisi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
3. Perkuat Koordinasi dengan Kementerian dan Pemda
BGN juga didorong meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar pengawasan keamanan dan mutu pangan MBG dapat berjalan secara efektif di lapangan.
4. Terapkan Sistem Pelacakan Makanan
Langkah berikutnya adalah menerapkan sistem traceability atau pelacakan dalam seluruh rantai penyediaan makanan MBG.
Dengan sistem tersebut, apabila terjadi dugaan keracunan, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui asal makanan dan bahan bakunya, pihak yang menangani makanan, waktu makanan dimasak, suhu penyimpanan, waktu pengiriman hingga waktu makanan dikonsumsi.
5. Berikan Sanksi Tegas kepada SPPG Bermasalah
Nurhadi juga meminta BGN menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
SPPG yang bermasalah dapat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan. Jika pelanggaran tergolong berat atau dilakukan berulang, izin operasionalnya dinilai perlu dicabut.
DPR Dorong Audit Nasional Seluruh SPPG
Selain lima langkah tersebut, Nurhadi meminta pemerintah melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG di Indonesia.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi keamanan pangan secara menyeluruh, bukan hanya melakukan tindakan setelah muncul kasus keracunan.
Menurutnya, program MBG tetap mendapat dukungan karena memiliki tujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, makanan yang diberikan harus memenuhi dua aspek sekaligus, yakni bergizi dan aman dikonsumsi.
Kasus dugaan keracunan di Sidoarjo pun diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
