Suyudi Jadi Kapolri, DPR Soroti Profesionalitas Polri hingga Pemberantasan Narkotika

Faktakalbar.id - Pergantian pucuk pimpinan Polri kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang menyoroti agenda kepolisian setelah pergantian tersebut.

Suyudi resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum menjadi Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional sejak Agustus 2025 dan sebelumnya memimpin Polda Banten.

Dave mengatakan pengalaman Suyudi di lingkungan Kepolisian dan BNN menjadi bagian dari rekam tugas yang dimilikinya sebelum memimpin Polri.

Namun, ia menilai pengalaman tersebut perlu diikuti dengan langkah kepemimpinan yang dapat memperkuat kinerja institusi.

Menurut Dave, profesionalitas Polri menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat di bawah kepemimpinan baru.

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan juga menjadi bagian dari hal yang disorot Dave.

Selain persoalan pelayanan dan penegakan hukum, Dave menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi Polri.

Tantangan tersebut mencakup pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan konsolidasi internal di tubuh Polri.

Koordinasi dengan lembaga lain juga dinilai diperlukan agar penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Dave saat membahas reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.

Dave menilai pergantian pejabat merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Ia mengatakan Presiden memiliki pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda dan mencapai target pemerintahan.

Namun, Dave mengingatkan pejabat baru perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerja setelah mulai menjalankan tugas.

Menurut dia, penilaian tidak cukup didasarkan pada latar belakang atau jabatan sebelumnya.

Kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja juga perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap pejabat yang baru dilantik.

Karena itu, Dave menyebut reshuffle perlu diikuti dengan perubahan kinerja, bukan hanya pergantian nama dalam struktur pemerintahan.

Para pejabat baru juga dinilai perlu segera menjalankan tugas dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

DPR, kata Dave, akan mengawal kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.