Reshuffle Pemerintahan Prabowo Dinilai Perlu Dibuktikan Lewat Kinerja dan Hasil Kerja

Faktakalbar.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai reshuffle pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun kepemimpinan merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Dave mengatakan pergantian pejabat perlu diikuti dengan kinerja yang dapat menunjukkan efektivitas pemerintahan setelah pejabat baru menjalankan tugasnya.

Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu.

Dave menilai konsolidasi antarlembaga menjadi hal penting setelah sejumlah pejabat baru dilantik.

Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik diberi kesempatan untuk menjalankan tugas sebelum kinerjanya dinilai.

Menurut Dave, penilaian terhadap pejabat tidak cukup hanya berdasarkan latar belakang atau jabatan yang pernah diemban.

Kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja pejabat.

Karena itu, Dave mengatakan reshuffle seharusnya tidak berhenti pada pergantian personel dalam struktur pemerintahan.

Menurut dia, perubahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kinerja dan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

Para pejabat yang baru mendapat amanah juga dinilai perlu segera bekerja dan menunjukkan hasil sesuai tugas masing-masing.

Perubahan dalam pemerintahan tersebut turut mencakup posisi strategis di lingkungan Polri dengan ditunjuknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026 untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dave menyebut Suyudi memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian dan sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.

Namun, menurut dia, pengalaman tersebut perlu diikuti dengan kemampuan kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan Polri saat ini.

Ia menilai kepemimpinan baru di Polri perlu memperkuat profesionalitas, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Dave juga menyebut sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari pemberantasan narkotika hingga perjudian daring dan penyelundupan.

Selain itu, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang perlu ditangani oleh kepemimpinan Polri.

Karena itu, ia menilai konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga terkait perlu diperkuat.

Dave mengatakan DPR akan mengawal kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.