BTN Ungkap 4.000 Developer Bermasalah Hingga 120.000 Rumah Tanpa Sertifikat, Erick Thohir Perintahkan Blacklist Massal

JAKARTA -  Menteri BUMN Erick Thohir meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mem-blacklist ribuan developer dan notaris nakal yang merugikan masyarakat dengan tidak menyerahkan sertifikat rumah meskipun cicilan telah lunas. Hal ini diungkapkan Erick berdasarkan laporan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) terkait penyaluran KPR tanpa sertifikat. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa sejak 2019, ada 120.000 rumah tanpa sertifikat yang disalurkan melalui BTN, dikelola oleh sekitar 4.000 developer yang tidak bertanggung jawab. Beberapa developer bahkan raib atau bekerja sama dengan notaris yang bermasalah. "Ketika masyarakat mencicil dengan susah payah, ternyata banyak developer yang tidak bertanggung jawab. Ada yang selesai mencicil tetapi tidak mendapatkan sertifikat," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (21/1). Dari total 120.000 rumah tersebut, BTN telah menyelesaikan sertifikat untuk 80.000 rumah. Sisanya, sebanyak 38.144 rumah, masih dalam proses penyelesaian yang melibatkan proyek dari developer yang sama. Nixon menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian 15.000 rumah setiap tahun hingga 2027. Untuk mempercepat proses penyelesaian, BTN bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, hambatan yang dihadapi sangat beragam, mulai dari sengketa hukum hingga kasus double sertifikat. BTN juga telah melaporkan notaris bermasalah, seperti di Medan, yang melibatkan aparat hukum dan developer. "Kami telah melakukan berbagai perbaikan dan tidak mentoleransi kasus semacam ini sejak 2019. Salah satunya dengan membuat matrix developer berdasarkan pertanggungjawaban mereka," tambah Nixon. BTN juga membentuk sistem rating developer, mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating. Nixon menyebut bahwa developer dengan rating rendah sering kali menjadi sumber masalah. Erick Thohir menegaskan bahwa developer dan notaris bermasalah tidak hanya di BTN, tetapi juga berpotensi ada di bank lain. Oleh karena itu, ia meminta Himbara untuk menyatukan data dan memastikan developer serta notaris nakal diblacklist secara menyeluruh. "Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk berbagi data. Jika perlu, seluruh Himbara ikut blacklist developer dan notaris ini," tegas Erick. BTN juga telah menyediakan call center khusus untuk pengaduan terkait sertifikat di nomor 150286. Erick berharap langkah ini memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang telah bersusah payah mencicil rumah, sehingga kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. "Bayangkan, 40% gaji masyarakat dipotong hingga 15-20 tahun untuk mencicil rumah. Di akhir, mereka tidak mendapatkan sertifikat. Padahal itu aset termahal yang dimiliki," pungkas Nixon. Dengan langkah tegas ini, Kementerian BUMN dan BTN menunjukkan komitmennya untuk melindungi konsumen dan meningkatkan akuntabilitas dalam sektor properti. Program penyelesaian masalah sertifikat ini juga menjadi bagian dari persiapan mendukung target tiga juta rumah yang diusung pemerintah.