Dewan Berdi Kecam Pertamina !, Pertamax Oplosan Berakibat Kerugian Warga Kota Pontianak

Pontianak - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota pontianak Berdi, S. Sos dari komisi 2 Fraksi Nasdem mengecam korupsi yang dilakukan oleh Pertamina di kasus Pertamax oplosan, kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI ini dianggapnya sangat merugikan rakyat.

Berdi yang ditemui Media Fakta Grup  mempertanyakan  Pertamina Kalbar, apakah Pertamina Kalbar sebagai penerima bahan bakar untuk didistribusikan  kepada masyarakat tidak mengetahui spesifikasi ataupun kualitas barang yang diterimanya. Mengingat masalah ini ternyata sudah berlangsung bertahun - tahun.

"Kalo menurut saya memang ada dugaan pembiaran dari Pertamina Kalbar, tentunya ketika barang masuk kesini mereka akan mengetes dan mengetahui spesifikasi barang yang diterima mereka, jadi dikasus ini seakan dan diduga antara Pertamina Pusat dan daerah bekerja sama dan menutupinya," duganya.

Berdi juga menambahkan seharusnya aparat penegak hukum khusunya di Kalbar seperti kepolisian dan kejaksaan juga ikut pro aktif membuka pemeriksaan Pertamina Kalbar agar masyarakat bisa mengetahui apakah ada "permainan" juga seperti di pusat.

Berdi mengecam Pertamina Kalbar yang hanya diam tidak memberikan keterangan apapun kepada masyarakat Kallbar, Ditengah banyak permasalahan Pertamina Kalbar yang sering terjadi seperti kelangkaan solar subsidi, SPBU nakal,apakah pertamax oplosan sampai ke Kalbar atau tidak.

Rasa penasaran masyarakat yang menjadi konsumen ini ,oleh Berdi dikatakan harusnya Pertamina cepat menjelaskan karena masyarakat Kalbar khususnya Pontianak ini sebagai konsumen/pembeli yang merogoh kocek dari penghasilannya dan bukan  dapat Pertamax secara cuma-cuma.

Terakhir ketika ditanyakan oleh Media Fakta Grup perihal  pendapatnya mengenai apabila masyarakat mengambil tindakan sendiri dengan melakukan pengadilan jalanan melalui demonstrasi ke kantor Pertamina Kalbar untuk meminta penjelasan dan tanggungjawab  Pertamina atas masalah ini, Berdi mengatakan itu hal yang wajar,

"Kalau masyarakat merasa memang dirugikan ya sah-sah saja karena bagian dari menyampaikan aspirasi, apabila melalui surat dan dialog susah mendapatkan jawaban mungkin dengan melakukan demonstrasi mereka akan mendengar, tentunya dengan mentaati aturan-aturan yang berlaku" tambahnya.(Dhn)