Aturan Baru, Guru PNS dan PPPK Diizinkan Mengajar di Sekolah Swasta

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan kebijakan baru yang mengizinkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mengajar di sekolah swasta. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. “Kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan kekurangan guru dan ketidakseimbangan distribusi guru di berbagai daerah. Kami berharap langkah ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dalam keterangan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan guru. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 100.000 guru berstatus PPPK yang belum terdistribusi secara merata di sekolah negeri. “Aturan ini memberikan peluang bagi para guru yang belum memiliki penugasan tetap di sekolah negeri untuk berkontribusi di sekolah swasta. Kami harap ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional,” tambahnya. Kebijakan ini juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Dalam pernyataannya, Rini menyebut bahwa redistribusi guru ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. “Kami mengimbau kepada seluruh pengelola SDM di instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan kebijakan ini. Semua guru yang memenuhi syarat diharapkan segera mendaftar ke sekolah swasta yang membutuhkan,” ujar Rini. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan redistribusi yang lebih fleksibel, pemerintah optimistis bahwa setiap anak di Indonesia akan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Ini adalah langkah penting untuk mendukung visi pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Kami percaya bahwa guru ASN akan membawa dampak positif yang signifikan bagi sekolah swasta dan para siswa,” tutup Abdul Mu’ti.