Atasi Kepadatan Lalu Lintas, Pemkot Pontianak Dorong Warga Beralih ke Angkutan Umum

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mendorong pengembangan sistem angkutan umum yang aman dan mudah dijangkau sebagai langkah strategis mengatasi kemacetan lalu lintas.

Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang pesat di Kota Pontianak memicu kemacetan sehingga membutuhkan solusi transportasi publik yang andal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik agar mau beralih menggunakan bus umum.

Edi Rusdi Kamtono berujar, "Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari."

Edi menilai ketersediaan halte, titik pemberhentian strategis, serta sarana pendukung lainnya menjadi kunci utama daya tarik transportasi umum.

Selain fasilitas fisik, kepastian jadwal keberangkatan dan jaminan keselamatan penumpang harus dijaga secara konsisten.

Edi menjelaskan, "Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik."

Edi tidak memungkiri bahwa kondisi badan jalan di Pontianak yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan bus perkotaan.

Edi memaparkan, "Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan."

Pemerintah daerah mengupayakan kesiapan pembiayaan operasional serta kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan transportasi berkelanjutan.

Layanan angkutan umum ini akan disokong oleh program Buy The Service dari Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama.

Edi menegaskan, "Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan."

Pemerintah daerah meyakini pengalihan moda transportasi pribadi ke angkutan umum secara bertahap mampu mengurai simpul kemacetan jalan raya.

Evaluasi menyeluruh serta sosialisasi secara masif akan terus dilakukan menyusul rencana pengoperasian penuh angkutan umum pada Mei 2027.