Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Desak Penetapan Status Bencana Nasional Karhutla Saat Demonstrasi di Palangka Raya

Faktakalbar.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat (23/10).

Massa aksi melancarkan gelombang protes menuntut peningkatan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan peserta unjuk rasa yakni mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut diwarnai ketegangan antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan yang bersiaga di lokasi kejadian.

Massa mendesak Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran untuk keluar dari gedung pemerintahan dan menemui langsung para peserta aksi.

Kekecewaan publik membuncah akibat bencana kabut asap pekat yang terus menyelimuti wilayah Palangka Raya dan sekitarnya.

Para mahasiswa dan kelompok kritis menilai langkah penanganan karhutla di lapangan hingga saat ini belum berjalan secara optimal.

Peserta unjuk rasa mendesak transparansi evaluasi kebijakan perlindungan kesehatan warga yang terdampak langsung oleh polusi asap.

Tekanan publik tersebut disampaikan agar pengambil kebijakan mempercepat pengerahan sumber daya evakuasi dan pemadaman titik api.

Pengawalan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian guna mengantisipasi potensi kerusuhan di area sekitar kompleks perkantoran pemerintah.

Gelombang demonstrasi ini menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi karhutla.

Para pengunjuk rasa menegaskan perlunya langkah hukum yang tegas terhadap para pelaku pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah.

Ancaman bahaya kabut asap yang memburuk dinilai telah mengganggu aktivitas perekonomian serta kesehatan pernapasan warga secara meluas.

Aksi protes masyarakat kritis ini diharapkan mampu mendorong akselerasi keputusan penanganan bencana pada level pemerintah pusat.

Peserta aksi bertahan di lokasi unjuk rasa hingga sore hari sembari menyampaikan orasi politik secara bergiliran.

Masyarakat sipil mendorong evaluasi menyeluruh terhadap strategi pencegahan kebakaran hutan agar kejadian serupa tidak berulang saban tahun.

Kondisi udara yang belum membaik menuntut hadirnya kepastian perlindungan kesehatan gratis bagi seluruh warga terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan segera membuka ruang dialog terbuka guna merespons seluruh poin tuntutan masyarakat kritis tersebut.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk selalu mengenakan masker demi meminimalisir risiko gangguan saluran pernapasan.

Rangkaian aksi unjuk rasa di kawasan perkantoran gubernur tersebut berakhir dengan pengawalan ketat aparat pengamanan.